11 October 2019, 09:50 WIB

Krisis Siber Ancam Kedaulatan


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA/Zuhdiar Laeis
 ANTARA/Zuhdiar Laeis
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian.

MANAJEMEN krisis siber merupakan suatu langkah administratif dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat, serentak, serta mampu menembus ruang dan waktu terhadap semua potensi ancaman keamanan siber.

Keamanan siber pun menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Hal itu lantaran serangan siber terjadi secara masif hingga dapat mengancam jiwa manusia, kestabilan ekonomi, dan kedaulatan negara.

Demikian sambutan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian saat membuka kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Kebijakan Manajemen Krisis Siber TA 2019, di Jakarta, kemarin.

"Negara harus dapat mengantisipasi dan siap menghadapinya apabila serangan siber benar-benar terjadi," ujar Hinsa.

Hinsa membeberkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan laporan Google, Temasek, dan Bain bertajuk E-Conomy SEA 2019, diperkirakan nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara mencapai US$100 milar atau Rp1.418,7 triliun pada tahun ini.

Dari jumlah itu, sebesar 40% atau senilai US$40 miliar (Rp567,9 triliun) berasal dari Indonesia. Bahkan pada 2025 nilai ekonomi berbasis digital di regional diproyeksi mencapai US$300 miliar.

"Dengan nilai pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan potensi ekonomi digital yang luar biasa. Indonesia harus menjaga potensi itu guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

FGD tersebut juga menghadirkan tim akademisi serta praktisi teknologi keamanan informasi, seperti Marsudi W Kisworo, Richardus Eko Indrajit, dan Eko Budihardjo.

Menurut Marsudi, FGD tersebut bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik tentang krisis siber dan konsep rancangan peraturan BSSN tentang manajemen krisis siber yang unggul dan komprehensif.

"Krisis itu kan keadaan yang tidak setiap hari terjadi, tetapi bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah peraturan atau pengaturan bagaimana ketika Indonesia menghadapi krisis siber, baik itu serangan melalui infrastruktur fisik, maupun infrastruktur fisik digunakan untuk menyerang, misalnya korbannya pada manusia," tandasnya. (Gol/P-2)

BERITA TERKAIT