11 October 2019, 07:00 WIB

Jokowi Isyaratkan Rangkul Demokrat


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
 ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. 

PRESIDEN Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Salah satu topik pembahasan ialah terkait kemungkinan Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi sesuai pertemuan. "Ya, kita berbicara itu, tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi sekaligus meminta wartawan menanyakan langsung kepada SBY ihwal posisi Partai Demokrat.

Saat menggelar jumpa pers, Jokowi tidak ditemani SBY. Dalam kontestasi pilpres April lalu, Demokrat beda kubu dengan Jokowi. Mereka berada koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi mengaku pertemuan dengan SBY itu juga membahas hal terkait kondisi dalam negeri, tetapi tidak menjelaskan lebih rinci isi pertemuan. "Saya dengan Pak SBY sudah janjian lama, tetapi belum pas. Hari ini alhamdulillah pas waktunya untuk bertemu.

Saat dimintai tanggapan perihal kemungkinan Demokrat bergabung ke pemerintahan, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Dia yakin, Jokowi tahu apa yang terbaik untuk pemerintahannya. "Presiden kita kan bukan baru, dia incumbent. Percaya kepada Presiden dalam menentukan kabinet," ucapnya.

Johnny melanjutkan, NasDem dan Jokowi sudah bersama selama 5 tahun. Dia percaya Jokowi akan bijak memilih figur-figur yang bisa membantunya bekerja selama 5 tahun mendatang, baik itu dari kalangan nonparpol maupun parpol.

 

Sedang diuji

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, di saat seperti ini hak prerogatif Jokowi sedang diuji. Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden dan dia harus memaksimalkan hak itu. "Jokowi di periode kedua ini tidak boleh punya beban dan tersandera dalam mengangkat dan memilih menterinya.''

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan Jokowi dapat tegas dengan pilihannya. Ia dapat memilih menteri yang memiliki komitmen dan berintegritas tanpa perlu memikirkan jatah kursi yang harus diberikan kepada partai pengusung atau oposisi.

"Menteri yang berintegritas, punya kapasitas, punya narasi besar, visioner, inovatif, dan komunikatif berselancar dalam lintas rumpun kementerian," kata Pangi.

Namun, tandas dia, ketimbang mempertimbangkan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus pada partai pengusung. "Partai-partai tersebutlah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi. Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah?"

Partai yang kalah pun sebaiknya tetap berperan sebagai oposisi sebab oposisi mutlak diperlukan untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah.

Selain Demokrat, Partai Gerindra disebut-sebut juga bakal mendapatkan jatah di kabinet nanti. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, bahkan mengatakan permintaan posisi menteri bukan hal yang memalukan karena itu merupakan bentuk kontribusi membangun negara.

''Kita minta tiga, ngapain kita malu-malu wong kita untuk bangun negara dengan program dan ide-ide yang cerdas, kecuali nyuri baru malu,'' kata Arief.

Menempatkan kader Gerindra dalam struktur kabinet, ucapnya, merupakan bentuk keseriusan untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menuntaskan visi-misi pembangunan negara 5 tahun ke depan.

''Kita kan membantu negara dan diajak koalisi, ya kita minta dong menterinya dan beberapa kepala badan.'' (Uta/Ant/X-8)

BERITA TERKAIT