11 October 2019, 06:20 WIB

Posisi Jasa Raharja dalam Konteks Holding BUMN


Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM-FEB Universitas Indonesia | Opini

 ANTARA/Andika Wahyu
  ANTARA/Andika Wahyu
Ilustrasi

PEMERINTAH saat ini sedang mempersiapkan pembentukan sejumlah holding badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya ialah pembentukan holding BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi yang terdiri atas Jasa Raharja, Askrindo, Asuransi Ekspor Indonesia, Jasindo, dan Jiwasraya.

Namun, belakangan bidangnya direncanakan diperluas lagi dengan penambahan bidang penjaminan (holding BUMN Asuransi dan Penjaminan) sehingga Perum Jamkrindo masuk ke holding ini. Sementara itu, Jiwasraya direncanakan akan dikeluarkan dari holding mengingat kondisi keuangannya yang sedang bermasalah.

Dari semua BUMN asuransi yang ada, Jasa Raharja memiliki kekhasan, berbeda dengan yang lainnya. Perusahaan ini merupakan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial, sementara BUMN asuransi lainnya merupakan perusahaan asuransi komersial. Kendati sama-sama berbentuk persero, Jasa Raharja mengemban misi utama yang berbeda.

Karena itu, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan Jasa Raharja ini dalam konteks pembentukan holding BUMN? Pertanyaan ini penting karena pembentukan holding ini membawa konsekuensi tertentu pada status perusahaan yang ada di dalamnya, terutama dalam hubungannya dengan negara.

Aspek regulasi

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengacu regulasi yang mengatur keberadaan Jasa Raharja itu. Kajian aspek regulasi ini penting karena bidang yang ditangani Jasa Raharja diatur dalam regulasi khusus.

Jasa Raharja merupakan pemegang mandat tunggal untuk melaksanakan UU No 33/1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No 34/1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pemberian mandat ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan RI No BAPN 1-3-3- tanggal 30 Maret 1965.

Ada dua hal penting yang perlu dicermati dari aspek regulasi ini. Pertama, dalam kedua UU tersebut dan produk turunannya, secara jelas dinyatakan bahwa dana pertanggungan wajib kecelakaan dikelola oleh perusahaan negara.

UU 33/1964 tidak menyebut tentang institusi pengelola dananya. Namun, hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam PP No 17/1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Pasal 8 PP ini menyatakan bahwa dana pertanggungan wajib ini diurus dan dikuasai oleh suatu perusahaan negara yang khusus ditunjuk oleh menteri. Perusahaan negara itu merupakan penanggung pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Pasal 8 ayat (1) UU 34/1964 menyatakan pengurusan dan penguasaan dana pertanggungan wajib kecelakaan dilakukan oleh suatu perusahaan negara yang ditunjuk oleh menteri khusus untuk itu. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 8 PP No 18/1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kedua, terkait posisi negara. Penyelenggaraan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas ini merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam penjelasan UU 33/1964 dan 34/1964. Penunjukan perusahaan negara sebagai penyelenggara dilakukan karena ada kepentingan negara di dalamnya.

Dalam penjelasan UU 33/1964 dan 34/1964 dinyatakan bahwa pemerintah membentuk dana ini karena kemampuan keuangan negara tidak mencukupi untuk menutup semua risiko kecelakaan lalu lintas yang dialami masyarakat. Atas pertimbangan kondisi keuangan negara inilah, pemerintah membentuk dana yang cara pemupukannya dilakukan melalui iuran wajib. Dana dikumpulkan melalui iuran untuk kemudian disalurkan dalam bentuk santunan kepada para korban kecelakaan.

Dengan demikian, keberadaan Jasa Raharja merupakan representasi kehadiran negara. Jasa Raharja menjalankan peran negara dalam menutup risiko kecelakaan yang dialami warganya. Misi sosial yang diemban Jasa Raharja bukanlah penugasan tambahan, tetapi merupakan core business-nya.

Kewenangan penentuan besaran iuran dan penggunaan dana ada pada negara, bukan pada Jasa Raharja. Dana yang dikelola ialah dana masyarakat yang dipungut (wajib) oleh negara. Dana ini mestinya dikembalikan kepada masyarakat. Ini tentu memiliki risiko. Bila iuran tidak mencukupi, negaralah yang bertanggung jawab menutupinya.

Pilihan

Dari dua hal di atas dapat dikatakan, Jasa Raharja seharusnya tetap berstatus BUMN dan di bawah kendali langsung pemerintah. Idealnya, Jasa Raharja ini berdiri sendiri. Dalam kaitan dengan pembentukan holding, ada dua pilihan: menjadi induk atau anak perusahaan.

Berdasarkan analisis di atas, Jasa Raharja bisa diikutkan dalam holding BUMN kalau posisinya sebagai induk holding. Dengan demikian, statusnya sebagai BUMN tidak berubah dan masih di bawah kendali pemerintah.

Memosisikan Jasa Raharja sebagai champion tentu ada konsekuensinya. Artinya, kapasitasnya dalam mengelola bisnis asuransi komersial harus memadai karena selama ini bergelut dengan asuransi sosial dengan pasar monopoli.

Di sisi lain, Jasa Raharja harus tetap mengamankan dana santunan. Jangan sampai dana santunan ini dipakai untuk membiayai anak perusahaan. Pertimbangan ini penting mengingat pada pertengahan 2017, pemerintah telah menaikkan santunan tanpa penaikan iuran.

Pilihan menjadi anak perusahaan tentu akan bertentangan dengan UU No 33/1964 dan No UU 34/1964 serta produk turunannya karena statusnya sebagai BUMN akan hilang dan kendali negara atas misi sosial yang diembannya juga hilang. Pengelolaan dana menjadi kewenangan induk, bukan negara. Sisa dana atau profit dalam bentuk dividen tidak lagi disetor ke negara, tetapi ke induk perusahaan.

Diakui, kehilangan status BUMN tidak menafikan adanya penugasan pemerintah pada perusahaan yang berstatus anak holding sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2A, PP No 72/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Namun, konteks penugasan yang dimaksud ialah penugasan tambahan di luar core business-nya. Karena saat masih berstatus BUMN, anak perusahaan itu kerap mendapat penugasan di luar core business-nya. Sementara misi sosial yang diemban Jasa Raharja ialah core business-nya, bukan tugas tambahan.

BERITA TERKAIT