11 October 2019, 04:20 WIB

Gaji Honorer dari DAU, bukan BOS


.(Ind/H-2) | Humaniora

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Pendidikandan Kebudayan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kedua dari kiri)

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 telah mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan sebesar Rp492,46 triliun, namun tidak semuanya dikelola pusat. Mayoritas dana sebesar Rp308,38 triliun justru ditransfer ke daerah. Sisanya, tersebar di Kemendikbud Rp35,99 triliun, Kemenag Rp51,9 triliun, dan Kemenristekdikti Rp40,1 triliun.

Meskipun transfer dana pendidikan ke daerah sudah besar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyayangkan sikap daerah yang kurang memerhatikan aspek peningkatan kapasitas guru. Padahal, guru berperan sentral dalam menentukan kualitas sumber daya Indonesia pada masa mendatang.

"Rekrutmen guru terutama gaji untuk honorer justru diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, dana BOS untuk peningkatan sarana dan prasana di sekolah,"ujar Menteri Muhadjir di Jakarta, kemarin, saat acara Peringatan Hari Guru sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober.

Mendikbud pun meminta agar penggajian guru honorer diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang besarannya disetarakan dengan upah minimum regional atau guru yang belum mengajar lebih dari setahun.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano mengamini peningkatan kualitas dan distribusi guru menjadi fokus pembenahan tata kelola saat ini. Dalam melatih kompetensi guru, Kemendikbud menggeser pelatihan guru. Tidak lagi terpusat, tetapi melalui sistem zonasi.

Mereka yang diberikan pelatihan akan menjadi guru inti yang memfasilitasi guru lain dalam meningkatkan kompetensinya. Tahun ini, Kemendikbud menargetkan 460 ribu guru dilatih dengan menggunakan sistem zonasi.(Ind/H-2)

BERITA TERKAIT