10 October 2019, 22:25 WIB

Presiden Instruksikan Pengamanan Dasar untuk Pejabat Negara


Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum

ANTARA
 ANTARA
Presiden RI Joko Widodo

PASCAPENYERANGAN dan penikaman terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pihak keamanan untuk menerapkan pengamanan dasar terhadap pejabat negara.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan arahan Presiden dikeluarkan setelah kejadian penusukan yang dialami Wiranto.

"Ketika kejadian kebetulan saya sedang dengan Presiden dan Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), Presiden langsung memberikan arahan agar semua pejabat sekarang ini dalam kondisi seperti ini untuk dilakukan pengamanan dasar," kata Pramono di RSPAD Jakarta, Kamis (10/10).

Dia tak memungkiri sejak pemerintahan Jokowi para menteri dan sejumlah pejabat lainnya tidak mengunakan pengawalan atau pengamanan ketat. Namun, setelah melihat insiden ini, pemerintah meyakini ancaman keamanan memang benar belaka sehingga diperlukan pengawasan dan pengamanan dari kelompok tertentu.

"Karena sekarang ini banyak di era pak Jokowi para pejabat menteri dan sebagainya tidak mau dikawal, enggak mau pake pengawalan, tetapi kalau melihat ini, ancaman itu riil,dan ancaman ini dipersiapkan," sebutnya.


Baca juga: Seusai Dioperasi Tiga Jam, Kondisi Wiranto Membaik


Dia menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Pandeglang harus menjadi perhatian bahwa sel-sel dan jaringan terorisme masih ada di Tanah Air. Sehingga, dengan demikian Presiden telah meminta kepada Setneg dan Seskab untuk segera mengoordinasikan pengamanan terhadap pejabat negara.

"Ya tidak perlu berlebihan (penguatan) tapi kewaspadaan itu menjadi sangat penting," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara mendeteksi adanya peningkatan ancaman keamanan di Indonesia jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Kepala BIN, Budi Gunawan, mengatakan, kondisi ini diantisipasi dengan meningkatkan keamanan termasuk kepada pejabat publik.

"Kita sudah deteksi memang menjelang dan saat pelantikan Presiden itu memang ada rencana seperti itu dari JAD. Sehingga memang harus kita tingkatkan (pengamanan)," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT