10 October 2019, 19:58 WIB

Presiden Jokowi dan Dilema Politik Perppu KPK


Muhammad AS Hikam Pengajar di President University | Opini

MI/Susanto
 MI/Susanto
Pengajar di President University Muhammad AS Hikam  

FRAKSI PDIP di DPR RI disebut resmi menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar tersebut sejatinya sama sekali tak mengejutkan, setidaknya untuk saya. Karena beberapa pentolan politisi partai belambang banteng tersebut telah menyatakan pandangan sama secara terpisah-pisah. Toh signifikansi politik penolakan resmi tersebut perlu dicermati.

Kekompakan fraksi PDIP tersebut adalah salah satu gambaran tentang bagaimana positioning para elite PDIP, khususnya Presiden Jokowi, dalam konstelasi pemerintahan pasca-Pilpres 2019. Fokus saya adalah dinamika pergulatan politik dalam isu penerbitan perppu KPK yang digagas oleh Presiden Jokowi pascaketok palu DPR yang mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) KPK hasil revisi.

Tesis utama saya adalah dalam periode kedua pemerintahannya, kendati Presiden Jokowi menang telak sebagai RI-1, tetapi kekuasaan riil beliau tak berada di atas pimpinan partai, terutama PDIP. Perolehan suara rakyat yang memilih beliau secara langsung dalam Pilpres 2019 adalah 55%. Perolehan yang jelas mengatasi semua parpol termasuk PDIP. Dalam konstelasi politik riil, posisi petugas partai yang diberikan terhadap Presiden Jokowi akan semakin ditegaskan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Fakta keras politik ini merupakan hasil dari hubungan dialektika antara struktur dan agensi yang dalam hal ini berupa relasi parpol dan Presiden. Selama nyaris lima tahun terakhir ini, pihak yang disebut pertama berhasil tampil lebih dominan ketimbang yang disebut terakhir. Gampangannya, Presiden Jokowi memang Presiden, yang menurut konstitusi adalah orang pertama dalam pemerintahan. Tetapi karena partai berhasil memosisikan beliau sebagai petugas partai, secara riil politik, Presiden Jokowi mesti tunduk kepada dan berada di bawah kontrol sepenuhnya dari partai yang dalam hal ini diwakili oleh sang ketua umum.

Secara pribadi, sebagai tokoh dan pemimpin, Presiden Jokowi bukanlah seorang almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, atau Susilo Bambang Yudhoyono, apalagi Soeharto yang semuanya adalah pemimpin parpol saat menjadi presiden. Gus Dur, kendati memimpin parpol yang tak besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi memiliki basis massa riil yang sangat besar yakni kaum nahdiyin dan nonnahdliyyin yang mendukungnya.

Presiden Jokowi tidak memiliki keduanya. Suara pemilih, yang secara legal konstitusional sangat kuat, tak bisa dikonversi menjadi kekuatan politik riil sebagaimana kader parpol atau massa.

Dari dimensi kapasitas kharisma, komponen yang masih sangat penting dalam kepemimpinan di Indonesia, Presiden Jokowi jelas memilikinya. Tetapi jika dibandingkan dengan para mantan Presiden di atas, rasanya juga belum setara kendati kemungkinan menuju ke sana bukannya tertutup.

Konsekuensi dari dialektika agensi dan struktur tersebut adalah kemauan dan upaya Presiden Jokowi untuk melangkah melampaui kehendak partainya akan memunculkan dilema bagi beliau, yakni apakah Presiden Jokowi sendirian bisa menghadapi risikonya atau justru keterasingan dari parpol pendukung dan elite politik lain?

Fakta yang nyata lainnya adalah Presiden Jokowi bukan seorang politisi yang punya jam terbang tinggi di kancah nasional dalam lingkaran elite politik saat ini. Beliau bisa muncul dan besar dengan mengandalkan pada popularitas sebagai sosok pemimpin yang bersih, merakyat, sederhana, dan kerja keras. Namun politik tetap saja merupakan dunia yang masih asing dan mungkin juga memusingkan beliau. Ironisnya, dan beda dengan para pemimpin sebelumnya, nyaris tak ada tim khusus yang beliau bentuk untuk membantu membangun kekuatan mandiri vis-a-vis parpol dan kelompok oligarki yang sangat berpengaruh.

Pilihan Presiden Jokowi dalam dinamika relasi politik elite jadinya tak terlalu banyak. Kalau beliau nekad melawan parpol dan oligarki, hasilnya adalah ketidaksinkronan dan disharmoni dalam pemerintahan. Kalau menerima dan tunduk kepada keduanya, keberlangsungan presidensinya akan terjamin.  Namun hal tersebut mungkin harus ditebus dengan tergerusnya popularitas sebagai pemimpin yang mandiri di mata sebagian rakyat yang bisa jadi berpotensi membesar seiring dengan waktu dan dinamika politik yang ada.

Dengan adanya dilema tersebut, menghadapi kontroversi terkait penerbitan perppu KPK ini saya makin cenderung memperkirakan Presiden Jokowi akan memilih jalan pragmatis dengan mengikuti kemauan parpol dan oligarki. Adalah sebuah keajaiban politik jika Presiden Jokowi memilih mengabaikan partainya dan tetap menerbitkan perppu KPK tersebut.

Baca juga: Bahaya 'Pekokisme' atas Nama Agama

Barangkali, lamanya Presiden Jokowi mengumumkan keputusan terkait perppu KPK bukan karena masih harus bernegosiasi atau meyakinkan pihak parpol, tetapi lebih karena beliau mencari cara terbaik agar tak mengecewakan kalangan masyarakat sipil yang mendukung beliau. Khususnya mereka yang masih berharap dan percaya kepada komitmen beliau terhadap penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Akankah beliau berhasil dalam upaya meyakinkan masyarakt sipil dan kelompok prodemokrasi? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, pilihan harus ditetapkan Presiden Jokowi dengan segala risikonya. Dan kekompakan FPDIP adalah pertanda yang kuat bahwa struktur adalah yang unggul (prevailed) saat ini, bukan agensi. Wallahualam.

BERITA TERKAIT