10 October 2019, 19:19 WIB

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Kepala Pusat Penerangan sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar

DATA Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah. 93 dari 107 kasus tersebut diakibatkan karena kasus korupsi dan suap.

Maka itu, Kepala Pusat Penerangan sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

"Banyak faktor penyebabnya, padahal kami terus ingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi," kata Bahtiar dalam keterangan resminya, Kamis (10/10).

Ia mengungkapkan salah satu faktor penyebab kepala daerah terjerat kasus korupsi, yaitu proses pemilihan yang relatif mahal, serta sistem rekrutmen yang lebih mengedepankan elektabilitas dibandingkan integritas.

"Sistem rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas dibandingkan integritas dan kapasitas personal turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum," ujarnya.

Baca juga : Mendagri Sebut OTT Kepala Daerah Mestinya tidak Ada

Political cost atau biaya politik terhadap pelaksanaan Pilkada, diakuinya, memang menjadi pekerjaan rumah bersama. Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah, terutama masyarakat sebagai pemilih, kata dia, bisa menjadi solusi jangka pendek.

Sementara itu, untuk jangka panjangnya, sambung Bahtiar, dengan meninjau kembali regulasi terhadap proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dimungkinkan terlaksananya proses Pilkada yang berbiaya murah.

Selain itu, kata Bahtiar, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah, di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat (sebagai PPK), serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap.

"Lemahnya akuntabilitas pengawasan terhadap kepala daerah serta diskresi terhadap suatu permasalahan yang harus dilakukan kepala daerah ketika aturan hukum tidak memayungi juga dapat berakibat memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari," terangnya.

Baca juga : Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

Lebih lanjut, ia menilai gaya hidup juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya.

"Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda menjadi hal yang perlu menjadi perhatian," katanya.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah dan KPK serta penegak hukum lainnya dalam mengatasi persoalan tersebut, terangnya, antara lain dengan memberikan pendidikan antikorupsi, penekanan tentang pentingnya upaya pencegahan yang sering dilakukan dalam Diklat Orientasi Kepala Daerah.

Juga, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan. Salah satunya dengan memperkuat APIP daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

"Kampanye kita untuk para penyelenggara negara menjauhi area rawan korupsi terus kita tingkatkan, dan tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT