10 October 2019, 08:10 WIB

Capaian Ekonomi RI Tekan Kemiskinan


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia sebesar 5,06% pada semester pertama tahun ini berada di bawah Vietnam (6,76%) dan Filipina (5,5%). Karena itu, menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan dengan memperkuat perekonomian nasional.

"Kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, berarti menambah kemiskinan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, kemarin.

JK melanjutkan ukuran penurunan kemiskinan penduduk tecermin dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5%-6%. Pasalnya, penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan harga murah kepada masyarakat.

"Namun, (itu) memiliki banyak segmen. Pertumbuhan ekonomi 5%-6% itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun dan pendapatan naik," lanjut JK.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, mengatakan salah satu upaya menanggulangi kemiskinan ialah menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

"Ketimpangan merupakan akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan," ujar Bambang.

Dalam kurun lima tahun terakhir tingkat kemiskinan menurun bertahap mulai 11,2% pada 2015, 10,86% pada 2016, 10,64% pada 2017, 9,82% pada 2018, dan 9,41% pada 2019.

Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal ketiga tahun ini 2019 di kisaran 5% dengan ditopang konsumsi rumah tangga.

Hanya konsumsi rumah tangga itu belum dibarengi geliat ekspor dan impor yang dalam enam bulan terakhir mengalami kelesuan. Perbaikan ekspor dan impor diakuinya baru sedikit membaik sejak September lalu.

"Pengaruh perdagangan global pasti ada. Kami sedang memikirkan penyederhanaan perizinan lebih lanjut melalui kebijakan omnibus law," tandas Darmin. (Mir/Ant/X-3)                                                                        

BERITA TERKAIT