09 October 2019, 09:10 WIB

Jangan Ganggu Pelantikan Presiden


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Ketua DPR RI Puan Maharani.

KETUA DPR Puan Maharani meminta semua pihak menjaga situasi kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Pelantikan kepala negara merupakan amanat konstitusi. "Sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi, dan patuh pada undang-undang yang ada," tegas Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Puan mengatakan presiden dan wakil presiden yang dilantik merupakan produk pemilihan umum resmi. Mekanisme pemilihan langsung menjadi kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk memilih pemimpin bangsa.

Dewan, kata dia, siap membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib dan santun.

"Bukan dengan beramai-ramai datang dan tidak tertib, kemudian meminta keinginan mereka dipenuhi tanpa mendengarkan penjelasan dari kami," ujar Puan. Selama mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan santun, imbuhnya, DPR akan terbuka dan siap berdiskusi.

Harapan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia tidak mempermasalahkan jika mahasiswa ingin berdemonstrasi karena hak menyatakan pendapat diatur dalam UU. Namun, politikus Gerindra itu mengimbau mahasiswa agar melakukannya dengan bermartabat. "Kasihan rakyat tidak berdosa menjadi korban karena aksi yang dilakukan tidak dengan semestinya," tandas Dasco.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, menambahkan, pimpinan sudah membahas persiapan pelantikan dengan kesekretariatan jenderal DPR. Dewan akan kembali menggelar rapat persiapan dengan sekretariat negara untuk membahas teknis pelantikan. "Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasan itu," jelas politikus Golkar itu.

 

Nama baik bangsa

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun berharap tidak ada unjuk rasa yang dilakukan saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Bamsoet meminta semua pihak menghormati peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih secara konstitusional.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk meng-urungkan niat demo karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden nanti. Karena peristiwa itu sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan dunia," tuturnya.

Bamsoet menjelaskan MPR telah mengundang perwakilan kepala negara sahabat untuk turut hadir mengikuti proses pelantikan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, demi nama baik bangsa di mata dunia, ia meminta agar mahasiswa tidak melakukan demo besar-besaran yang berpotensi menimbulkan kericuhan. "Mari kita utamakan nama baik bangsa," tukasnya.

Bamsoet melanjutkan, sebagai Ketua MPR dirinya siap pasang badan menghalau upaya-upaya yang ingin menggagalkan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden. Upaya-upaya untuk melengserkan pemerintahan yang sah di tengah jalan akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Jadi harus kita pertahankan sampai akhir jabatan. Ini harus menjadi kesepakatan bangsa kita," ucapnya.

Lebih jauh, kata dia, tuntutan mahasiswa terkait penundaan pengesahan RKUHP telah dituruti DPR periode 2014-2019. Selanjutnya, terkait tuntutan untuk membatalkan RUU KPK, ia menilai demo terkait hal itu tidak tepat jika ditujukan kepada DPR. (P-3)

BERITA TERKAIT