09 October 2019, 08:25 WIB

Pemprov Usulkan Anggaran Rp95 Triliun


Ins/Ssr/J-3 | Megapolitan

MI/Arya Manggala
 MI/Arya Manggala
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah 

SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan Gubernur Anies Baswedan sudah menandatangani pengajuan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disebut KUA-PPAS 2020. Besaran anggarannya mencapai Rp95 triliun, atau naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019.

Namun, menurut Saefullah, Gubernur Anies belum mengetahui secara detail keseluruhan anggaran yang diusulkan. Termasuk di dalamnya kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Sebelumnya, Anies mengatakan tidak ada penaikan anggaran TGUPP. Namun, dalam KUA-PPAS 2020 tercatat anggaran TGUPP mencapai Rp26,57 miliar. Angka tersebut naik dari anggaran TGUPP pada 2019 sebesar Rp18,9 miliar atau mengalami penaikan sebesar Rp7,6 miliar.

"Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu (kegiatan). Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," kata Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Saat ditanyakan soal kenaikan anggaran TGUPP, Saefullah balik bertanya kepada wartawan apa makna KUA-PPAS. Ia pun menjawab sendiri bahwa kata S (sementara) artinya masih harus dibahas.

"Justru itu, naik-turunnya dalam pembahasan, rasionalisasinya seperti apa. Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," tandas Saefullah.

Sementara itu, pemerhati Kota Jakarta, Sugiyanto, mendeklarasikan lembaga Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan). Lembaga ini bertujuan membantu warga Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupun kepada DPRD DKI Jakarta.

"Mat Bagan tidak saja mendukung upaya-upaya Pak Gubernur untuk membahagiakan dan menyejahterakan warganya, tetapi juga memantau dan menyampaikan kritik yang membangun agar manfaat pembangunan bisa dirasakan warga," ujar pria yang akrab disapa SGY, kemarin.

Kritikan warga, misalnya soal penggunaan APBD bisa disampaikan melalui nomor HP atau Whatsapp di 081219283422 atau kirim surat ke Jalan Enim, Nomor 5, RT 02, RW 02, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selain mengandalkan laporan warga, SGY dan jajarannya akan berperan aktif melakukan pencarian data dan investigasi berbagai persoalan dan masalah yang ada di Ibu Kota. Kerja-kerja ini dilakukan sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Ins/Ssr/J-3)

BERITA TERKAIT