09 October 2019, 08:15 WIB

Renovasi Rumah Dinas Abaikan Cagar Budaya


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Dok.MI/IMMANUEL ANTONIUS
 Dok.MI/IMMANUEL ANTONIUS
Rumah Dinas (rumdin) Gubernur DKI Jakarta di Jl Senopati, Menteng, Jakarta Pusat

RENCANA rehabilitasi rumah dinas (rumdin) Gubernur DKI Jakarta di Jl Senopati, Menteng, Jakarta Pusat, tidak melibatkan Tim Cagar Budaya Pemprov DKI Jakarta. Padahal, rumdin tersebut masuk cagar budaya. Salah seorang anggota Tim Cagar Budaya Pemprov DKI Bambang Eryudhawan menyebut jika ada pihak yang hendak melakukan rehabilitasi pada bangunan cagar budaya di DKI, pihaknya akan terlebih dulu menerima proposal pengajuan rehabilitasi untuk diteliti.

"Tapi sejauh ini kami belum menerima proposal itu (rehabilitasi rumdin gubernur)," kata Bambang saat dikonfirmasi Media Indonesia, kemarin.

Kendati tidak ada proposal rehabilitasi ke Tim Cagar Budaya, lucunya pagu anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur justru sudah diajukan sejak perencanaan APBD 2015. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI kembali mengajukan dana rehabilitasi rumah dinas gubernur di Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sebesar Rp2,42 miliar.

Proses perencanaan rehabilitasi bangunan yang berstatus cagar budaya, menurut Bambang, memerlukan waktu yang lama. Setelah proposal diajukan, pihaknya akan memanggil tim ahli serta konsultan dalam sidang yang kurang lebih tiga kali diselenggarakan.

Tujuannya untuk mengetahui secara rinci rehabilitasi yang dilakukan. Tim Cagar Budaya harus memastikan rehabilitasi tidak merusak bangunan dan sesuai tujuan awal.

"Tim sidang pemugaran tugasnya menerima proposal dari yang sudah mendapat tugas. Jadi datang ke kami, terus kami periksa. Kami biasanya mengatakan ini tidak perlu, ini boleh, ini tidak boleh, ini oke, gitu," ungkapnya.

Tim Cagar Budaya, menurut Bambang, hanya bisa memberikan rekomendasi dan tidak memiliki kuasa menghentikan. "Tapi pastinya kami akan melihat prosesnya nanti di lapangan untuk pengawasan. Karena boleh jadi nanti di perjalanan ternyata ada yang tidak perlu diubah atau harus diubah, sedangkan anggaran kita kan kaku. Itu sulitnya," ungkapnya.

Ia khawatir pengajuan pagu anggaran tanpa pematangan dari Tim Cagar Budaya justru bisa berpotensi membuat rehabilitasi tidak tepat sasaran.

Rencana lama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, menyatakan, proses perencanaan dan penganggaran renovasi bangunan tua ini dimulai pada 2015.

"Proses perencanaan dan penganggaran renovasi rumah dinas gubernur, semuanya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dengan memperhatikan tingkat kerusakan dan juga menjaga tata kelola pemerintahan yang baik," kata Sri Mahendra Satria Wirawan, kemarin.

Rencana detail renovasi rumdin gubernur, jelasnya, sudah rampung pada 2016. Kemudian, dimasukkan pembahasan RAPBD DKI 2017. Pada 2 Oktober 2016 rencana tersebut disahkan dalam APBD tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp2,9 miliar.

Namun, lanjut Sri Mahendra, rencana itu tidak dilaksanakan pada 2017. Lalu, direvisi dalam pembahasan RAPBD 2018, tetapi akhirnya pada 2018 tidak jadi dilaksanakan. Sesuai arahan dari Anies, agar tidak memprioritaskan renovasi bangunan rumah. "Sejak itu, dalam perencanaan 2018 dan 2019, renovasi (reparasi) tidak dimasukkan rencana," ungkap Sri Mahendra.

Kemudian, lanjutnya, pada pembahasan rencana RAPBD DKI 2020, anggaran renovasi rumdin gubernur diusulkan kembali karena perbaikan atas kerusakan pada bangunan tua tersebut sudah makin mendesak. Rumdin gubernur ini merupakan bangunan tua yang bersejarah dan memiliki status cagar budaya, difungsikan sejak 1916 untuk rumah dinas Wali Kota Batavia. (Ssr/Ins/J-3)

BERITA TERKAIT