09 October 2019, 07:30 WIB

PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
 MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendorong agar pembahasan Rancangan APBD 2020 bisa segera terlaksana.

Menurutnya, hal itu guna mencegah Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran.

Terlebih potensi-potensi pemborosan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sudah mulai mengemuka ke hadapan khalayak seperti kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pengadaan antivirus, hingga rumah dinas gubernur DKI.

"Saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Karena sekali lagi, ini bukan uang anggota DPRD atau Gubernur DKI, tapi ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta," ungkap William dalam ketarangan tertulis, Selasa (8/10) malam.

Baca juga: Sekda DKI Pastikan Gubernur Anies Teken Anggaran TGUPP Naik

Pembahasan yang transparan harus dilakukan agar masyarakat dapat senantiasa mengawasi penggunaan anggaran yang hendak diajukan.

"Rakyat DKI Jakarta harus tahu untuk apa uang Anda digunakan," tegasnya.

Percepatan ini penting mengingat terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp100 trilliun atau tepatnya pada KUAPPAS 2020 Pemprov DKI mengajukan persetujuan anggaran Rp95 triliun.

Idealnya, setiap kegiatan layak harus dibahas satu per satu. Akan tetapi, menurut William, cukup sulit melakukan pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan ini.

"Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum 2019 berakhir," kata anggota DPRD DKI termuda itu.

Pemprov DKI pun diminta bersikap transparan kepada masyarakat dengan segera mengunggah dokumen KUAPPAS 2020 ke situs resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Sebab, hingga kini, diketahui bahwa dokumen tersebut belum diunggah.

Masyarakat pun kesulitan melihat dokumen yang menjadi cikal bakal Rancangan APBD 2020 itu.

"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" tuturnya.

Hingga kini, pembahasan KUAPPAS 2020 belum dilakukan karena belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD. DPRD DKI masih menunggu surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif.

Selepas itu, masih ada proses pembentukan alat kelengkapan dewan yakni komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda).

Barulah kemudian pembahasan anggaran dapat dilakukan melalui Banggar serta komisi-komisi sesuai bidang SKPD. (OL-2)

BERITA TERKAIT