08 October 2019, 14:42 WIB

Tidak Sepakat Anggaran, Ketua KPU Ancam tidak Laksanakan Pilkada


Lina Herlina | Nusantara

Antara
 Antara
Ilustrasi 

PEMERINTAH Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep, Sulawesi Selatan, hingga kini belum menanandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020 hingga saat ini.

Alasannya, Pemkab dan Komisi Pemilihan Umum setempat belum menemui titik temu soal nilai anggaran yang akan digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru 2020, yang akan bersamaan dengan 11 kabupaten/kota lain di Sulsel.

Mengapa belum sepakat? Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Jumliati mengatakan, KPU mengusulkan anggaran senilai Rp47 miliar. Jumlah itu sudah dirasionalisasi hingga mencapai Rp34 miliar. Hanya saja, Pemkab hanya bersedia mengalokasikan maksimal Rp20 miliar. Untuk Bawaslu, diusulkan hibah Rp13 miliar.

"Masih akan dibahas dulu yang diajukan KPU, karena angka yang kita anggarkan di bawahnya. KPU mintanya banyak," ungkap Jumliati, Selasa (8/10).

Kementerian Dalam Negeri pun sempat memediasi Pemkab Pangkep dengan KPU, juga Bawaslu Pangkep. Termasuk mediasi untuk dua kabupaten lain, yaitu Maros dan Kepulauan Selayar, yang belum memastikan anggaran pilkadanya. Semua daerah diberi waktu hingga 14 Oktober 2019.

Bagi Jumliati, anggaran pilkada yang diusulkan KPU perlu efisiensi. Dia meminta nilainya dievaluasi, karena sulit bagi Pemkab memenuhinya. Alasannya, Pemkab Pangkep perlu mengalokasikan anggaran daerah untuk berbagai sektor yang juga tidak kalah penting. KPU Pangkep belum memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah setempat tahun 2020. Penyebabnya, pengajuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten senilai Rp34 miliar belum disetujui.

baca juga: Intrusi di Bengawan Solo, Air PDAM Rasanya Asin

Ketua KPU Pangkep Burhan mengatakan, pada perkembangan terakhir, Pemkab tidak bersedia dengan anggaran yang dianggap terlalu tinggi. Pemkab Pangkep hanya akan menyediakan dana senilai Rp20 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Namun KPU tidak dapat bekerja dengan dana tersebut.

"Kalau tidak ada anggaran sesuai kebutuhan kami, tentu kami tidak akan melakukan Pilkada, Rp20 miliar itu tidak cukup," ancam Burhan. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT