08 October 2019, 11:22 WIB

Soal Sanitasi, NasDem: Anies Gagal Bereskan Kampung di Jakarta


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/Panca Syurkani
 MI/Panca Syurkani
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh

ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal mewujudkan janji kampanye yakni program penataan kampung dan permukiman penduduk.

Hal ini diungkapkan Nova saat menanggapi masih adanya warga di Jakarta dan tidak bisa mengakses sanitasi yang memadai. Warga yang mengalami hal tersebut menurut Nova tidak hanya ada di Grogol, Jakarta Barat, tapi juga di hampir seluruh wilayah Jakarta lainnya.

"Ya menurut saya gagal total. Kalau seumpama dia melakukan itu sejak jadi gubernur, mungkin pemandangan itu tidak akan terjadi sekarang. Itu sendiri sudah membuktikan beliau gagal," kata Nova ketika dikonfirmasi, Senin (7/10) malam.

Nova menyebut hadirnya warga yang memaksakan tinggal di permukiman padat dengan sanitasi tidak memadai terlebih digunakan bersama-sama merupakan bukti nyata masih sangat banyak warga miskin yang belum disentuh Pemprov DKI.

Warga ini lah yang membutuhkan bantuan. Bantuan bisa dilakukan dengan merelokasi warga tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Dengan demikian mereka bisa tinggal lebih layak, kesehatan meningkat, kehidupan lebih nyaman, sewa rusunnya juga murah kita subsidi. Lebih manusiawi lah," tegasnya.

Pria yang akan duduk di Komisi D bidang pembangunan dan lingkungan hidup itu pun menyebut program rusunawa saat ini masih lebih dibutuhkan dibandingkan rumah DP Rp0.

Baca juga:  Masalah Sanitasi Picu Merebaknya Diare saat Kemarau

Relokasi warga permukiman padat maupun kumuh ke rusunawa disebut menjadi solusi cepat jangka menengah yang bisa dilakukan apabila Anies belum bisa mewujudkan program penataan kampung. Hal ini bisa dilakukan jika warga tinggal di permukiman padat tersebut secara ilegal atau menempati lahan negara.

"Gubernur yang sebelumnya kan menggalakkan program itu. Dampaknya selain pemukiman padat berkurang, warga bisa tinggal dengan nyaman, juga Pemprov berhasil membebaskan tanah negara yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau atau normalisasi sungai maupun waduk. Jadi dampak positifnya lebih besar ketimbang memajukan hanya rumah DP Rp0 saja," tuturnya.

Jika pun warga memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, Nova mendorong agar segera dilakukan penataan kampung agar warga memiliki sanitasi yang memadai. Caranya bisa dibangun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal.

"Tapi persoalannya ipal pun butuh lahan yang cukup luas. Sekitar 200 sampai 300 meter persegi untuk ratusan KK. Nah, pembebasan lahan itu mungkin yang sulit," ungkapnya.

Sebelumnya ramai diberitakan adanya warga di Grogol, Jakarta Barat, yang belum memiliki jamban yang memadai. Terdapat jamban yang digunakan oleh lebih dari satu kepala keluarga. Jamban tersebut juga tidak memiliki septic tank sehingga limbah warga langsung mengalir ke sungai dan mencemari sungai tersebut.(OL-5)

BERITA TERKAIT