07 October 2019, 20:24 WIB

Pengamat: Keluhan Presiden Tanda Kurang Optimalnya Kerja Menteri


M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum

Dok.MI
 Dok.MI
Pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan

PAKAR otonomi daerah, Djohermansyah Djohan menilai belum semua menteri di dalam Kabinet Kerja era Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mampu mencapai target yang diharapkan oleh Kepala Negara.

Hal itu dapat dilihat dari berulangnya keluhan presiden soal kinerja para pembantunya. Namun demikian, ada pula menteri yang berhasil setidaknya mendekati target yang diinginkan oleh Jokowi.

"Ada menteri yang diapresiasi karena bisa mencapai atau paling tidak mendekati target yang diinginkan presiden, yang menonjol itu kan kita lihat menteri PUPR, itu nyata, jalan, jembatan, pelabuhan, itu terlihat," ujarnya Djohermansyah saat dihubungi, Senin (7/10).

Baru-baru ini presiden mengeluhkan soal ruwetnya peraturan perizinan berusaha dan investasi. Djohermansyah menilai keluhan presiden itu menandakan adanya kinerja yang kurang optimal di bidang yang terkait.

"Yang dikeluhakan presiden itu kan soal peraturan yang terlalu banyak, mulai dari UU, PP, Perpres, Permen sampai ke Perda ada lagi Perkada, itu membuat tidak mudah orang untuk berinvestasi," jelasnya.

Baca juga: PPP Serahkan Jatah Menteri Prerogatif Presiden

Ditambah lagi juga soal target pertumbuhan ekonomi yang sempat dinyatakan presiden akan tumbuh dikisaran 6-7%, hingga kini target itu belum pula tercapai.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dikisaran 5%. Lagi, Djohermansyah menilai, hal itu dikarenakan kinerja menteri terkait tidak optimal.

"Berarti masih ada persoalan di kementerian yang mengurusi hal itu, itu berarti capaiannya tidak spektakuler seperti yang diharapkan presiden," tukasnya.

Djohermansyah menambahkan, rencana presiden sudah jelas untuk memerbaiki perekonomian Indonesia. Untuk itu, presiden harus pula memilih menteri yang memahami betul dan ahli di bidang perekonomian.

Ia tidak meniadakan peran anggota partai politik untuk mengisi jabatan menteri, terutama di bidang perekonomian. Namun, sosok itu haruslah orang yang mahfum soal perekonomiam itu sendiri.

"Harus betul-betul diisi oleh orang yang mumpuni di bidang ekonomi itu, punya jam terbang, track record, utamanya profesional. Dengan demikian dia tidak belajar lagi ketika memimpin kementerian, dia sudah langsung start," ujar Djohermansyah.

Sosok menteri yang seperti itu pula seharusnya juga mengisi pos-pos kementerian di bidang lainnya. Pasalnya, sebagai negara yang memiliki konsep pembangunan multidimensi, Indonesia harus memiliki pengambil kebijakan yang dapat menguntungkan rakyatnya.

"Masyarakat harus measakan kemajuan di kehidupan mereka, pos pos seperti itu harus diisi oleh orang-orang yang nomor wahid. Harus belajar juga dari kegagalan menteri yang lama," imbuhnya.

"Okelah kalau dari parpol, tapi harus ada portofolio yang sesuai dengan bidanh yang aoan diisi olehnya, saya kira presiden sudah mengantongi nama-nama yang bagus di republik ini," tandas Djohermansyah. (OL-4)

BERITA TERKAIT