07 October 2019, 13:15 WIB

Pabrik Minyak Goreng Curah tak Boleh Jual Langsung ke Konsumen


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MI/M Taufan SP Bustan
 MI/M Taufan SP Bustan
Menperin Airlangga Hartarto

MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan minyak goreng curah direncanakan akan dilarang beredar ke pasaran. Pabrik minyak goreng curah juga tidak diperkenankan untuk menjual langsung produknya kepada konsumen.

"Yang dilarang itu yang ke pasaran, kalau antarpabrik dengan pabrik packaging, boleh. Tapi pabrik tidak boleh menjual ke konsumer direct, jadi kalau ke konsumer harus masuk dalam kemasan," ujar Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi di gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).

Pelarangan peredaran minyak goreng curah itu, lanjut dia, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada konsumen.

"Supaya konsumennya higienis, jangan sampai nanti pakai curah itu gak sehat malah," terang Airlangga.

Dengan kewajiban minyak goreng kemasan yang akan dilakukan pada 2020, Airlangga mengatakan harga satuan minyak goreng dimungkinkan untuk mengalami penaikkan. Tapi ia enggan merinci perubahan harga minyak goreng kemasan itu.

"Ya pasti (berpengaruh harganya) lah, harga packaging cost aja," tutur Airlangga.

Baca juga: Mendag Imbau Masyarakat Gunakan Minyak Goreng Wajib Kemas

Sebelumnya, Menteri Perdangangan Enggartriasto Lukita meminta produsen minyak goreng menjual produknya dalam kemasan dan memenuhi ketentuan berlaku. Sebab, minyak goreng kemasan dinilai lebih higienis dan sehat ketimbang minyak goreng curah.

Enggar mengatakan berdasarkan penelitian, minyak curah terdiri atas minyak bekas yang hanya diolah secara sederhana sehingga jauh dari kesehatan.

"Pada Januari 2020 nanti tidak ada lagi minyak goreng curah sampai ke desa, ke pelosok hingga ke pasar-pasar," tukas Enggar di acara Launching Wajib Kemas Minyak Goreng dalam Rangka Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jakarta, Minggu (6/10).

Mendag mengharapkan produsen minyak goreng nasional dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan wajib kemas minyak goreng.(OL-5)

BERITA TERKAIT