07 October 2019, 12:15 WIB

Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp11,4 M dari Batam Digagalkan


Hendri Kremer | Nusantara

MI/Palce Amalo
 MI/Palce Amalo
Kepala Seksi Tindak Subdit Penegakan Hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ajun Komisaris Andi M Rahmad memperlihatkan lobster yang disita

TIM Satuan Tugas Gabungan Fleet One Quick Response Komando Armada (Satgasgab F1QR Koarmada) I berhasil menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster dari Batam ke Singapura, yakni senilai Rp11,4 miliar.

Tim yang terdiri dari Guskamla Koarmada I, Lantamal IV dan Lanal Batam menangkap satu speed boat tanpa nama bermesin 200 PK dua unit di perairan selat Kelelawar sampai ke Pulau Tumbar.

Hal itu disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah didampingi oleh Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan dan Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) Batam.

Arsyad mengatakan dari penangkapan tersebut berhasil mendapati barang bukti berupa baby lobster yang dikemas dalam 14 bok styrofoam coolbox, namun dua pelaku melarikan diri.

Jenis baby lobster tersebut yakni, jenis pasir sebanyak 13 bok dengan jumlah 74.064 ekor seharga Rp11.109.600.000. Kedua, jenis mutiara sebanyak 1 bok dengan jumlah 1703 ekor seharga Rp340.600.000.

"Selanjutnya barang bukti dibawa ke Kantor Lanal Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa baby lobster dibawa ke Kantor Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Batam, untuk dilaksanakan pencacahan," kata Arsyad.

Baca juga: Bea Cukai Makassar Gagalkan Penyelundupan 19 Ribu Baby Lobster

Sementara itu, Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan mengatakan seluruh barang bukti berupa 14 bok styrofoam baby lobster berisi 75.353 ekor diamankan di kantor Stasiun BKIPM Batam.

"Semua baby lobster ini nantinya akan dilepas dan dipelihara di Pulau Abang, ada kawasan konservasi milik Kantor Kelautan dan Perikanan," ungkapnya.

Pelanggaran tersebut bisa disangkakan dengan Pasal 31 Jo Pasal 7 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kemudian Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Lalu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.

Dalam keterangan pers itu juga dihadari oleh Asintel Danlantamal IV Letkol Laut (P) Ari Aryono, Kepala SKIM Anak Agung Gede Eka Susilo, PPNS Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Batam Kotot Setiadi, Pasintel Lanal Batam Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo dan Pasops Lanal Batam Mayor Laut (KH) Yudhi.(OL-5)

BERITA TERKAIT