06 October 2019, 17:30 WIB

Rasio Utang Perusahaan Indonesia Masih Aman


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara/Hand out
 Antara/Hand out
Pengamat Ekonomi Lama Soelistianingsih

LAPORAN lembaga pemeringkat Moody's Investor yang menyebut perusahaan Indonesia berpoensi terpapar resiko gagal bayar, disanggah Ekonom Samuel Aset Management, Lana Soelistianingsih.

Ia mengatakan, rasio utang perusahaan Indonesia baik utang bank, obligasi, maupun utang luar negeri saat ini masih terbilang dalam kondisi yang aman.

"Saya sudah hitung, rasio total utang swasta baik lewat bank, obligasi, maupun lewat utang luar negeri, itu masih sangat aman sebetulnya, 34% dari pendapatan domestik bruto (PDB), jadi untuk saat ini masih aman," tutur Lana saat dihubungi, Minggu (6/10).

Dalam laporannya yang berjudul Risks from Leveraged Coporates Grow as Macroeconomics Conditions Worsen itu, Moody's menyebutkan Indonesia dan India merupakan dua dari 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki resiko gagal bayar tertinggi.

Moody's juga mengingatkan profil utang korporasi Indonesia sangat buruk karena memiliki Interest Coverage Ratio (ICR) yang sangat kecil. Bahkan, sebanyak 40% utang korporasi di Indonesia memiliki skor ICR lebih kecil dari 2.

Baca juga : Alami Pelemahan, BI Sebut Optimisme Konsumen masih Positif

Lembaga pemeringkat itu kemudian melakukan uji tekanan (stress test) kepada rasio ICR Indonesia dengan menurunkan pendapatan korporasi domestik sebesar 25%.

Alhasil, hampir 20% korporasi bisa memiliki skor ICR di bawah 1. Artinya, kemampuan gagal bayar utang korporasi Indonesia bisa meningkat.

Menanggapi hal itu, Lana mengatakan, hasil laporan tersebut merupakan sebuah asumsi Moody's dengan skema terburuk yang akan terjadi.

"Jadi asumsinya itu harus diperhatikan, kalau sekarang itu sebetulnya tidak, masih bagus. Tapi Moody's mengingatkan, kalau ekonomi terus melambat, global masih seperti sekarang, maka jika ada potensi, karena dia pakai asumsi 25% pendapatan perusahaan turun, sebagian perusahaan akan mengalami potensi gagal bayar," terang Lana.

Lebih lanjut, Lana mengusulkan pemerintah menaikkan pendapatan tidak kena pajak guna mengantisipasi resiko gagal bayar yang disebutkan Moody's.

"Upaya untuk memberikan insentif kepada konsumen itu juga penting. Pemerintah bisa juga membantu membuat konsumen punya daya beli," imbuh Lana.

"Misalnya, tadinya pendapatannya Rp7 juta, sekarang kan pendapatan tidak kena pajak itu Rp5,4 juta per orang, maka 1,6 dari pendapatan orang itu kena pajak. Semisal pendapatan tidak kena pajak dinaikkan sampai Rp7 juta, berarti seluruh pendapatan orang itu bisa dia belanjakan, karena tidak kena pajak. Itu mungkin bisa diusulkan supaya konsumen itu tetap berkonsumsi," sambungnya.

Meski urusan perusahaan swasta bukan tanggung jawab pemerintah. Tapi menurutnya selama ini pemerintah juga telah membantu dalam banyak hal. Salah satunya yakni dengan menurunkan pajak.

Padahal, perusahaan yang berprinsip berdasarkan keadaan pasar seharusnya bisa mengatur sedemikian rupa agar tidak mengalami gagal bayar.

Baca juga : Aliran Modal Asing Masuk Rp192,6 Triliun, Rupiah Stabil

"Perusahaan pada prinsipnya dia mengikuti konsumen, kalau konsumen permintaannya naik dia baru produksi lebih banyak, kalau permintaan turun dia produksinya turun. Sebetulnya dari kondisi itu perusahaan bisa mengatur cash flownya. Karena dari situ dia bisa mengatur untuk earning mereka," tandas Lana.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan Indonesia waspada di tengah ketidakpastian perekonomian global untuk mencegah terjadinya resiko gagal bayar yang tinggi.

"Perusahaan harus betul-betul melihat dinamika lingkungan di mana mereka beroperasi, dari sisi mereka selama ini melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya dengan asumsi kondisi ekonomi tertentu," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta (1/10).

Terlebih, saat ini banyak prakiraan pelambatan ekonomi baik global dan regional. Perusahaan harus melihat dari sisi operasionalnya guna mengetahui apakah mereka akan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan.

Selain itu, perusahaan juga harus melihat soal efisiensi internalnya hingga kemampuan mereka untuk meratakan pendapatannya. (OL-7)

BERITA TERKAIT