05 October 2019, 22:09 WIB

Pengamat: Penambahan 4 Pangkalan Militer Upaya Menjaga Kedaulatan


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Reno Esnir
 ANTARA FOTO/Reno Esnir
Pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi

PENGAMAT Militer Universitas Padjajaran Muradi mengatakan, alasan di balik pemerintah membagun 4 pangkalan militer baru di Biak, Marauke, Morotai dan Saumlaki merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan NKRI.

"Jadi gini itukan bagian dari pembacaan dari persepsian ancaman kita melihat geo strategic dan geo politic kita, jadi kemudian memang Natuna itu sudah ga ada pilihan lain. Harus ada pangkalan yang memang menjadi simbol dan efek gentar buat negara lain termasuk China, " kata Muradi dalam sambungan telepon, Jakarta, Sabtu, (5/10).

Ia menambahkan, untuk di wilayah lain seperti Biak, merupakan bentuk nyata dari pemerintah memang hadir di sana.

"Kemudian kenapa ada di Biak juga, karena posisi Papua yang terus diganggu oleh negara-negara asing termasuk misalnya ada Australia ada Papua Nugini dan sebagainya, Itu saya rasa menjadi bagian dari upaya untuk mendorong serta menekankan soal pentingnya indonesia menjaga kedaulatan negara, dan itu bukan cuma sebatas untuk menggentarkan tapi juga memang efek nyata bahwa indonesia hadir di sana," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Empat Pangkalan Militer Baru

Sementara saat disinggung ini merupakan upaya pemerintah untuk mengawal pemindahan Ibu Kota, ia menampik kabar tersebut, ia mengatakan ini merupakan dua hal yang berbeda.

"Saya rasa ini hal yang berbeda dengan pengawalan Ibu Kota, tidak ke arah sana jadi saya rasa kalau untuk pengawalan ibu kota nanti ada khusus untuk pengamanan Ibu kota, jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ini lebih kepada peningkatan infrastruktur pos pertahanan kita," sebutnya.

Disisi lain, Muradi mengatakan mengenai peran TNI yang tidak terlalu tampak dalam menjaga stabilitas Papua itu bukan hal yang benar.

"Untuk Papua sebenarnya saya lihat kita kan by process ya, karena kalau saya lihat kita pendekatanya secara soft power, sehingga dalam tradisi pengelolaan isu-isu sensitif itu akan lebih lama bukan tidak ada, memang kita mengembangkan soft power, kalau nanti pakai hard power yang ada nanti malah jadi berantakan, " tukasnya.

"Jadi mengedepankan dialog, mengedepankan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih darurat di Papua, saya kira kalau nanti kondisi sudah mulai stabil, langkah-langkah komprehensif akan dilakukan, " pungkasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT