05 October 2019, 17:01 WIB

Riset: Pengadaan HSD Untungkan Negara dan PLN


M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi

Antara
 Antara
Warga beraktivitas dengan latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah.

KASUS pengadaan solar jenis high speed diesel (HSD) yang menyeret mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji tersebut menimbulkan pertanyaan.

Nur Pamudji didakwa melanggar prosedur tender dan dituding kongkalikong (hak right to match) untuk PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) atau Tuban Petro memenangi dua dari lima tender pengadaan HSD yang dilelang oleh PLN pada 2010.

Mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji. (Dok Antara)

TPPI atau Tuban Petro memenangkan tender untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTGU) Tambak Lorok di Semarang dan PLTGU di Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kasus PLN-TPPI telah merugikan negara senilai Rp188,7 miliar.

Peneliti Katadata Insight Center (KIC) Metta Dharmasaputra mengatakan ada kejanggalan terhadap penetapan tersangka kepada Nur Pamudji. Tuduhan yang dilayangkan kepadanya sangat terbalik.

Berdasarkan hasil riset KIC, pengadaan HSD oleh Tuban Petro untuk dua pembangkit listrik PLN menghemat sekitar Rp248,6 miliar. Pertama, penghematan dari pengadaan HSD ke PLTGU Tambak Lorok selama Februari hingga Oktober 2011 senilai Rp75,1 miliar. Kedua, penghematan pasokan HSD ke PLTGU Belawan dari Februari 2011 hingga April 2012 sebesar Rp173,5 miliar.

Setelah kontrak dengan TPPI tidak berlanjut, pengadaan HSD untuk dua pembangkit tersebut kemudian berpindah ke Shell dan PT Kutilang Paksi Mas (KPM). Kedua perusahaan ini pun menghemat keuangan PLN.

Baca juga: 5 Jaksa Garap Perkara Mantan Bos PLN

Shell melakukan pengadaan selama Agustus 2011 hingga Maret 2013 dengan besaran penghematan senilai Rp143,5 miliar. Sementara PT Kutilang Paksi Mas (KPM) melakukan pengadaan selama Maret 2013 hingga Desember 2014 sebesar Rp132,0 miliar. Sehingga, total penghematan yang terealisasi sebesar Rp524,1 miliar.

"Yang terjadi justru negara (PLN) telah diuntungkan dengan sudah realisasi penghematan dari hasil tender senilai Rp524,1 miliar atau 33,4% dari total target Rp1,57 triliun," kata Metta saat FGD di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (4/10).

Menurutnya, pengusutan kasus ini mengandung sejumlah kejanggalan dan merupakan bentuk dari kriminalisasi kebijakan korporasi yang bertentangan dengan doktrin Business Judgment Rule.

"Penegakan hukum seperti ini dikhawatirkan akan melemahkan dan menurunkan kualitas manajemen BUMN," tandasnya.

Nur Pamudji didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp188,7 miliar berdasarkan audit investigasi BPK pada 2018. Nilai kerugian terdiri dari Rp118.9 miliar akibat tidak bisa dipenuhinya pasokan HSD oleh TPPI selama sisa waktu kontrak ditambah Rp69.8 miliar berupa denda keterlambatan dan kekurangan HSD yang dipasok.

Proses penilaian kerja atau due diligence untuk tender tersebut juga bukan ditetapkan oleh Nur Pamudji, selaku Direktur Energi Primer, seorang diri. Persetujuan pemenang lelang dilakukan pada 4 Oktober 2010 oleh Komite Direktur. Di antaranya Direktur Energi Primer dan juga Direktur Perencanaan & Teknologi, Direktur Bisnis & Manajemen Risiko, Direktur Operasi Indonesia Barat, serta Direktur Operasi Jawa-Bali.

Perjanjian Jual-beli BBM HSD dengan TPPI pun ditandatangani oleh Direktur Utama PLN. "Hasil tender yang disetujui oleh jajaran direksi dan komisaris PLN, sesungguhnya diperoleh harga yang jauh lebih rendah untuk pembelian BBM-HSD dibandingkan harga pembelian dari Pertamina," ungkap Metta.

Dengan begitu, diproyeksikan akan diperoleh penghematan sebesar Rp 1.571 triliun selama empat tahun.

Berdasarkan proyeksi tersebut, telah dibukukan realisasi penghematan. Dengan begitu tidak ada kerugian negara.

"Yang terjadi justru negara telah diuntungkan melalui sejumlah penghematan senilai total Rp524.1 miliar (33,4% dari target), meskipun di masa setelahnya upaya penghematan tidak bisa direalisasikan berhubung wanprestasi yang dilakukan oleh TPPI. Selain itu, PLN sudah mencairkan uang jaminan dari TPPI senilai total Rp50 miliar," jelasnya.

Metta menduga bahwa pengusutan tindak pidana korupsi kasus PLN-TPPI ini mengarah pada kriminalisasi Kebijakan korporasi. "Jika penegakan hukum tidak diterapkan secara hati-hati dikhawatirkan berdampak pada merosotnya kualitas SDM di jajaran manajemen BUMN. Selain itu, akan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi itu sendiri," tutupnya. (X-15)
 

 

 

BERITA TERKAIT