05 October 2019, 13:04 WIB

Soal Undang-Undang KPK, Gerindra Tolak Dewan Pengawas


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

 ANTARA/Novrian Arbi
  ANTARA/Novrian Arbi
Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat.

KETUA DPP Partai Gerindra Bidang Hukum, Habiburokhman, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan kewenangan mutlak Presiden Jokowi. Terlebih, Gerindra telah menyatakan sikap yakni menolak UU tersebut diubah.

"Perppu itu semacam hak veto yang disediakan konstitusi bagi Presiden. Pada posisi tersebut Gerindra tidak dalam posisi menyuruh atau melarang. Kami tidak meminta presiden mengeluarkan Perppu," kata Habiburokhman pada diskusi bertajuk Perppu Apa Perlu? di Jakarta, Sabtu (5/10).

Pada kesempatan itu juga hadir narasumber lain yaitu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ade Irfan Pulungan, Pakar Hukum Konstitusi Heru Widodo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YPBHI) Asfinawati dan Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.

Menurut Habiburokhman, Gerindra sejak awal menolak usulan Dewan Pengawas KPK pada proses pembahasan UU itu di tingkat I DPR RI. Dengan demikian posisi Gerindra sama seperti pihak lain yang menolak adanya lembaga di atas jabatan pimpinan KPK.

Maka, kata dia, Gerindra pun akan sangat senang ketika Presiden Jokowi memiliki sikap yang sama tentang keberadaan dewan pengawas tersebut.

Namun hal itu bukan berarti Presiden Jokowi wajib mengeluarkan Perppu sebab jalan lain untuk mengubah aturan itu bisa melalui judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alangkah bijaksananya kalau kita kemarin sudah ditunda lalu dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Pihak yang tidak berkenan (dengan UU KPK) ajukan ke MK," pungkasnya. (OL-09)

BERITA TERKAIT