05 October 2019, 08:10 WIB

Diperiksa Penyidik, Rizal Djalil Serahkan Dokumen


MI | Politik dan Hukum

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
 ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Anggota BPK Rizal Djalil berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta,

ANGGOTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengaku menyerahkan banyak dokumen dalam pemeriksaannya sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.    

KPK memeriksa Rizal sebagai saksi untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).  Diketahui, Rizal juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. “Oh, banyak. Sudah diserahkan terkait pemeriksaan hari ini,” kata Rizal.

Namun, Rizal enggan menjelaskan secara rinci apa saja dokumen-dokumen yang dibawanya tersebut. Terkait pemeriksaanya kali ini, Rizal enggan membeberkannya. 
“Semuanya sudah saya jelaskan ke penyidik dan saya siap memberikan keterangan lagi kalau diperlukan. Saya kira cukup, nanti silakan tanya di dalam,” ujar Rizal.    

Selain itu, ia juga enggan berkomentar banyak saat di­mintai keterangan soal statusnya saat ini sebagai tersangka. Ia juga enggan menjelaskan lebih lanjut soal sangkaan KPK yang menduga dirinya menerima aliran dana Sin$100 ribu. “Itu nanti saja, tanya penyidik saja.”

Untuk diketahui, Rizal dan Leonardo pada Rabu (25/9) telah diumumkan sebagai tersangka baru kasus suap proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018. 

Dalam pengembangan perkara ini ditemukan dugaan aliran dana Sin$100 ribu pada Rizal dari pihak swasta tersebut.  Sebagai pihak penerima, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    

Adapun sebagai pihak pemberi, Leonardo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Dhk/P-1)    

BERITA TERKAIT