04 October 2019, 14:45 WIB

Bos BUMN Terjerat Korupsi, Sri Mulyani: Kenapa tidak Terdeteksi?


Medcom.id | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa banyak direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari direksi Krakatau Steel, PLN, Angkasa Pura II, PTPN III, hingga Perum Perikanan Indonesia (Perindo).
 
Dia mengatakan kejadian korupsi bisa merusak reputasi perusahaan pelat merah. Korupsi bisa mendegradasi kepercayaan publik. "(Korupsi) merupakan sesuatu pengkhianatan. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan baik, mudah sekali hancur reputasinya hanya karena banyak kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Sebagai upaya meminimalisasi degradasi kepercayaan publik pada pemerintah, Sri Mulyani membeberkan beberapa solusi. Pertama, memperkuat kontrol internal terhadap fungsi pengawasan.
 
"Seperti yang saya lihat di Kemenkeu, setiap kali ada suatu kejadian itu pertanyaan pertama kenapa di dalam sistemnya tidak bisa dideteksi?" ungkapnya.
 
Menurutnya, langkah memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan internal bisa mengurangi upaya dan tindak korupsi di perusahaan. Selain itu, para pegawai harus menegakkan kepatuhan.
 
"Peranan dari kita masing-masing kepatuhan internalnya, bahkan sampai irjennya. Di korporasi pasti ada itu, apakah itu dalam board-nya, dewan komisionernya, mereka harus makin memperkuat tata kelolanya," tegas Sri Mulyani.
 
Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah menyesalkan masih adanya petinggi BUMN yang terseret pusaran rasuah. Padahal, perusahaan pelat merah ini seharusnya dapat memberi contoh baik pada perusahaan swasta atau korporasi lain.
 
"Praktik suap antar-BUMN ini dapat sangat merugikan bagi BUMN dan sekaligus merupakan praktik yang sangat miris, karena semestinya dengan kewajiban dan standar good and clean governance (GCG) yang lebih kuat di BUMN dapat menjadi contoh bagi praktek pencegahan korupsi di sektor swasta," ungkap Febri.

Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara menambah panjang daftar direksi perusahaan negara di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno yang ditersangkakan oleh KPK.

Darman menjadi tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana suap terkait pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI Tahun 2019.

Baca juga: Ngabalin Yakin Presiden tidak Buru-Buru Terbitkan Perppu KPK

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah terlebih dahulu menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Keuangan PT AP II Andra Agussalam (AYA) dan staf PT INTI Taswin Nur (TSW).

Sejak awal 2019 banyak petinggi perusahaan BUMN yang dicokok KPK dan menjadi tersangka. Tercatat ada delapan perusahaan BUMN yang tercoreng namanya akibat praktik rasuah para direksinya. Di antaranya Krakatau Steel, PLN, Angkasa Pura II, PTPN III, Perum Perindo, PT PAL, PT Asuransi Jasindo, hingga Pelindo II. (X-15)

BERITA TERKAIT