04 October 2019, 12:28 WIB

Kelengkapan Sapras Penanganan Kebakaran PT ABT tidak Memadai


Solmi | Nusantara

MI/Solmi
 MI/Solmi
Puluhan mahasiswa mendatangi rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (3/10) malam mendesak agar pelaku karhutla ditindak tegas. 

KEBAKARAN lahan di areal konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh di Desa Pemayongan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, disinyalir terjadi karena perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana (sapras) yang memadai.

Indikasi tersebut diamini Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan kepada wartawan di Jambi, Kamis (4/10). Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama Satreskrim Polres Tebo, kelengkapan sapras yang tidak memadai tersebut antara lain berupa
ketersediaan embung air, menara pantau, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya.

Dikatakannya, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka, terutama dari pihak managemen PT ABT. Untuk mempermudah penyelidikan kepolisian melakukan penyegelan dan pemasangan garis polisi di lahan bekas terbakar sekitar 140 hektare dalam konsesi PT ABT di Desa Pemayongan.

Menanggapi kasus kebakaran lahan di lahan P ABT, LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi meminta penegak hukum Polri, maupun dari Tim Gakum KLHK yang juga melakukan penyegelan lahan tebakar di areal PT ABT pertengahan September lalu, bertindak tegas dan cepat.

"Kejadian kebakaran berulangkali di sana. Tahun 2015 lalu juga terbakar. Kami meminta kali ini pengusutannya lebih tegas karena pihak perusahan nyata-nyata tidak mampu menjaga area konsesinya dari kabakaran," ungkap Abdullah, Manager Kampanye dan Penguatan Jaringan Walhi Jambi, kepada Media Indonesia, Jumat (4/10).

Guhernur Jambi Fachrori Umar mendukung penindakan tegas terhadap korporasi maupun perorangan yang terlibat dalam kasus kebakaran lahan dan hutan di Jambi. Penegasan itu disampaikan di depan para mahasiswa yang mendatangi rumah dinasnya, Kamis (3/10) malam.

"Dan perlu pengecekan sapras untuk penanggulangan karhutla milik korporasi. Dan harus dilakukan secara akurat. Saya akan merekomndasikan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak berkomitmen dalam penanggulangan karhutla," tegas Fachrori.

Direktur Utama PT ABT Dody Rukman tidak keberatan dengan penyegelan yang telah dilakukan penegak hukum di area konsesi ABT.

"Kita mendukung untuk kepentingan penyelidikan. Kita berharap penegak hukum bisa mengungkap faktor penyebab, motif dan pelaku pembakaran hutan dan lahan di area konsesi PT ABT. Jauh-jauh hari kami telah melaporkan itu," kata Dody Rukman dalam keterangan resminya melalui Humas PT ABT, Nety Riana.

Terkait kelengkapan sarana-prasarana penanganan karhutla di PT ABT diakui Nety masih ada keterbatasan.

"Kami memang masih memiliki beberapa keterbatasan, tetapi kami berusaha mengikuti peraturan pemerintah soal personel dan peralatan. Yang masih dinilai kurang akan kami lengkapi," jelas Nety.

Untuk mengantipasi dan penanganan karhutla PT ABT dikatakan Nety sudah memiliki dua regu pemadam. Setiap regu berkekuatan 15 personel. Peralatan pendukung yang dimiliki, antara lain dua unit mobil tangki air, empat unit mobil pemadam, satu unit pompa induk, dua unit pompa jinjing dan dua unit tangki air lipat.

Pihak PT ABT mengklaim, telah berupaya keras mengatasi insiden kebakaran sepanjang kemarau 2019. Termasuk, risiko kebakaran yang dia tuding disebabkan oleh aktivitas perambahan dan pembukaan lahan secara ilegal oleh sekelompok oknum yang diduga terorganisir.

baca juga: Koperasi di Daerah Banyak yang Mati Suri

PT ABT adalah perusahaan pengelola Restorasi Ekosistem (RE) di area seluas 35.665 hektare semenjak Juli 2015, di Kabupaten Tebo, Jambi. Perusahaan itu bertujuan untuk menjaga kawasan hutan yang tersisa dan melindungi spesies yang terancam punah serta membangun kemitraan dengan komunitas lokal di zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mencakup wilayah Provinsi Jambi dan Riau. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT