04 October 2019, 12:00 WIB

Air Bersih untuk Bantuan Kemarau Menipis


Akhmad Safuan | Nusantara

MI/Akhmad Safuan
 MI/Akhmad Safuan
Warga Blora, Jawa Tengah Mengantri Bantuan Air Bersih.

MESKIPUN hujan mulai turun di beberapa wilayah Jawa Tengah, kekeringan dan kekurangan air bersih masih terjadi di ribuan desa. Kondisi ini menjadikan 31 pemerintah daerah di Jateng terus berupaya mendistribusikan bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan.

Bantuan air bersih terus digelontorkan setiap hari, baik dari pemerintah daerah, provinsi, instansi, maupun kelompok masyarakat.

Kemarau panjang yang diprediksikan berlangsung hingga November mendatang ini mengakibatkan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan wilayah kekeringan mulai menipis. Ini karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah setempat.

"Saat ini hanya tersisa 58 tangki air bersih, dari 280 tangki yang disiapkan untuk kebutuhan penanggulangan kekeringan sudah 222 tangki yang disalurkan," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Bergas Catursasi, kemarin.

Menurut Bergas, Pemkab Kudus hanya menganggarkan Rp50 juta dari APBD untuk bantuan air bersih selama musim kekeringan ini. Dana sebesar itu hanya bisa untuk mendapatkan 280 tangki air bersih. Padahal, jumlah kebutuhan air bersih berdasarkan data kekeringan tahun sebelumnya cukup besar, yakni 600 tangki untuk 2016, 500 tangki (2017) dan 600 tangki (2018).

Bergas mengatakan meskipun jumlah desa terlanda kekeringan menurun, dari 24 desa tinggal 15 desa, itu tetap mengkhawatirkan karena kemarau belum dapat diprediksi sampai kapan.

"Kita minta bantuan pihak lain untuk memenuhi kekurangan akibat menipisnya ketersediaan air bersih," imbuhnya.

Pemkab Pati, Jawa Tengah, juga mengajak masyarakat, organisasi, atau perusahaan swasta untuk membantu warga daerah itu yang mengalami kesulitan air bersih.

"Musim kemarau kelihatannya masih panjang sehingga sejumlah desa di Kabupaten Pati masih banyak yang mengalami kesulitan air bersih," kata Bupati Pati Haryanto di Pati, kemarin.   

Bantuan air bersih, lanjut dia, bisa dikirim langsung atau melalui BPBD maupun PMI.   

Hingga saat ini, kata dia, memang banyak bantuan air bersih dari pihak swasta, baik secara perorangan maupun organisasi.

"Kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasihnya kepada instansi, perusahaan, atau lembaga yang telah menunjukkan kepeduliannya."

 

Perpanjang  tanggap darurat

Kemarau panjang tahun ini membuat Bupati Boyolali Seno Samodro memutuskan memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga akhir Oktober mendatang.

Saat ini kondisi kesulitan air bersih semakin meluas hingga ke 42 desa di 8 kecamatan. Puluhan ribu warga benar benar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Droping air sejak Juli sudah terakumulasi hingga 600 tangki dengan volume 6.000 liter.

"Ya, karena masyarakat terdampak kekeringan semakin meluas, maka kondisi siaga kebencanaan yang semula 1 Juli-30 September, diperpanjang hingga 31 Oktober. Penyikapan ini juga sebagai tindak lanjut dari surat edaran Mendagri yang memaklumatkan prediksi BMKG, bahwa 74% zona musim di tanah air mengalami kemunduran kemarau antara 10 - 30 hari," tukas Kepala BPBD Boyolali Bambang Sinungharjo, kemarin.

Perpanjangan tanggap darurat akibat kekeringan ini juga dilakukan Pemkab Sikka, Nusa Tenggara Timur, hingga akhir November mendatang.

"Dana yang digunakan pada masa tanggap darurat tahap pertama sebesar Rp174 juta dan tahap ke dua diajukan dengan nilai yang sama dengan menggunakan dana tanggap darurat, sedangkan untuk tahap perpanjangan masa tanggap darurat ini masih dalam proses administrasi," ujar Kepala BPBD Sikka, Muhamad Daeng Bakir, kemarin. (WJ/PT/FB/BB/BK/PO/LD/UL/X-10)

BERITA TERKAIT