04 October 2019, 11:00 WIB

Legislator Bukan Keranjang Sampah


Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung | Opini

Istimewa
 Istimewa
 Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung

MOMENTUM unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) yang dihasilkan pada akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 harus menjadi catatan penting bagi legislator yang baru saja dilantik, bahwa perumusan UU jangan hanya mengedepankan kejar setoran.

Pertimbangan memenuhi target (kejar setoran)  dapat berakibat pada overdosis yang diakibatkan kecanduan terhadap pembentukan UU atau karena kelalaian. Sehingga dalam akhir masa jabatan terkesan DPR sebagai keranjang sampah yang harus menetapkan  UU sebanyak-banyaknya.

Bahkan setelah ditetapkan sebagai UU harus berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sedikit juga membatalkan UU, jika memperhatikan efektivitas pembentukan UU dapat dikatakan jauh dari ekspektasi Prolegnas 2015-2019. Faktanya dari 189 RUU dan 37 RUU komulatif terbuka hanya dapat diselesaikan tidak lebih dari 40%.

Pergeseran kekuasaan pembentuk UU dalam amendemen UUD 1945 dari Presiden ke DPR (origin function) harus dibaca sebagai penguatan prinsip daulat rakyat dalam rangka fungsi keterwakilan.

Itu dilakukan dengan harapan terjadi simbiosis-mutualis antara wakil dan yang terwakili melalui kanal partisipasi dalam proses mengakomodasi aspirasi rakyat. Namun tidak melulu menggunakan pendekatan kuantitas, sehingga pintu legislasi melalui DPR bukan berarti harus sebanyak-banyaknya menghasilkan UU. Tetapi bagaimana DPR lebih fokus memperjuangkan perlindungan hak rakyat dalam rangka keadilan melalui inisiatif RUU.

Idealnya seperti itu. Namun dalam kenyataannya justru sebaliknya. Banyak RUU yang memiliki relasi kuat (close engagement) dengan tercerabutnya pemenuhan hak konstitusional rakyat. Sehingga tidak sedikit UU yang dianggap tidak ada korelasi yang kuat antara UU dan kepentingan rakyat (mismatch between law and society).

Gagal fokus program legislasi nasional juga dapat ditunjukkan dengan ratusan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan UU.

Jika diperhatikan pembatalan UU tersebut bermuara pada lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam perumusan UU. Banyak terjadi bertentangan/tidak berkesesuaian antara UU dan UUD 1945, sehingga terkesan legislator hanya berkewajiban membentuk UU dan selanjutnya terserah MK. Padahal perumusan UU menyedot anggaran yang tidak sedikit.

Untuk diketahui, tidak kurang dari Rp4 miliar dalam setiap pembahasan 1 (satu) RUU. Yang lebih miris adalah  prolegnas hanya menjadi  'daftar' RUU yang akan dibahas (wishlist). Bukan program yang diarahkan untuk kepentingan rakyat dan/atau pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Karena itu bukan hal aneh jika terjadi tumpang tindih atau benturan di antara RUU yang akhirnya menimbulkan kekacauan materi (chaos text). Pemikiran bahwa setiap persoalan harus diselesaikan dengan membentuk UU harus mulai dihilangkan untuk menghindari kecanduan perumusan UU.

Faktanya daftar RUU yang banyak dalam prolegnas tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Legislator baru telah dilantik. Dari 575 anggota, sebanyak 286 orang atau 49,74 persen merupakan non-petahana. Sebanyak 289 anggota atau 50,26 persen merupakan petahana. Dari komposisi itu yang berlatar belakang hukum hanya 80 anggota atau sekitar 14,28 persen.

Semoga dengan komposisi seperti itu membawa harapan baru yang meletakkan pembentukan UU. Bukan sekadar urusan mekanisasi yang tidak hanya bertumpu pada berapa banyak UU yang ditetapkan, tetapi lebih menggunakan kebijakan politik legislasi dengan mengedepankan untuk kepentingan rakyat dan pencapaian target pembangunan nasional.

Berkaca dari pembentukan UU dengan berbagai macam kelemahan, maka sebaiknya dalam rangka menciptakan UU yang lebih baik (good norm), dengan proses yang baik melalui partisipasi masyarakat (good process). Sehingga menciptakan koherensi antara UU dan kepentingan rakyat. Maka langkah yang harus dilakukan adalah, pertama, legislator segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU yang ada dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau kepentingan rakyat dalam rangka menghadapi tantangan zaman. Meskipun harus disadari bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman (het recht hink achter de feiten aan). Karena itulah pentingnya dirumuskan oleh prolegnas.

Kedua, menciptakan hukum yang responsif melalui perumusan UU dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk-bentuk yang modern, tidak konvensional. Sehingga tidak cukup hanya melalui FGD atau seminar, tetapi harus disosialisasikan oleh legislator. Salah satunya adalah pada saat mengadakan reses dan/atau kunjungan kerja serta kunjungan ke dapil.

Ketiga, dalam rangka upaya preventif agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional rakyat, maka pengujian tidak hanya melalui mekanisme judicial review post facto UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Namun perlu juga dipikirkan tentang bagaimana melakukan pengujian atau penelaahan terhadap RUU (preventif) ex ante review.

Dengan begitu RUU sebelum disepakati bersama dilakukan penelahaan atau pengujian untuk melihat terjadi disharmoni atau tidak dengan UUD 1945.

Keempat, harus memprioritaskan RUU perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat, atau minimal proporsional dengan RUU paket politik dan/atau kepentingan investasi. Dengan begitu dalam proses perumusannya formulasi RUU paket politik, investasi dan kepentingan rakyat dapat berbanding lurus. Ini menjadi penting karena dalam praktiknya selalu saja RUU yang terkait dengan kepentingan rakyat harus menyesuaikan dengan UU lainnya, sehingga tidak jarang hak-hak rakyat tergerus oleh kepentingan lain.

 

BERITA TERKAIT