04 October 2019, 10:50 WIB

Penaikan Anggaran TGUPP Menuai Kritik


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/Saskia Anindya Putri
 MI/Saskia Anindya Putri
Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengusulkan penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk 2020.

Pada draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 anggaran sementara TGUPP tercantum dalam anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Nilai anggaran sementara TGUPP yang diusulkan Rp26,5 miliar tanpa rincian, sedangkan anggaran TGUPP tahun 2019 Rp18,9 miliar. Berarti ada penaikan Rp7,5 miliar atau 40%.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah angka itu dan mengaku tidak tahu-menahu atas usulan itu.

"Tidak, tidak (berubah). Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," sanggahnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).

Anies berjanji akan memanggil jajaran Bappeda untuk mengkaji kembali usulan tersebut.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritisi usulan tersebut. Anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan peningkatannya sangat signifikan.

"Kalau enggak salah, target kan 40 dokumen. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," ungkap William di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).

Alhasil William berpendapat bahwa kini dia belum melihat urgensi menaikkan anggaran TGUPP.

"Menurut saya, TGUPP itu tidak perlu. Nyatanya TGUPP itu tidak mencerminkan. Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya mboros-mborosi anggaran," tukasnya.

Selain itu, William menyoroti pengawasan. "Nah, itu juga yang kita jadikan perhatian karena kami di komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda, tapi kami tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya, dilemanya di sini. Sudah anggaran besar, hasil tidak ada, kita tidak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tandasnya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengungkapkan anggaran sementara yang dipastikan diusulkan Rp21 miliar. Nilai Rp26,5 miliar ialah angka yang disediakan untuk mengantisipasi adanya penambahan anggota TGUPP. (Put/J-2)

BERITA TERKAIT