03 October 2019, 23:00 WIB

Enggar Bentuk Satgas Audit Impor Tekstil


Irvan L Sihombing | Ekonomi

ANTARA
 ANTARA
Menteri Perdagangan  Enggartiasto Lukita 

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah akan mengaudit angka pengenal impor untuk produsen (API-P) industri tekstil karena diduga ada kebocoran impor tekstil.

Audit dilakukan untuk mendapatkan data pasti jumlah impor tekstil yang sesungguhnya dilakukan oleh industri.

"Akan dibentuk satgas untuk mengauditnya. Satgas bertugas mengaudit kapasitas industri dan berapa kebutuhan impor sesungguhnya," ujar Enggartiasto dalam acara Retret Kementerian Perdagangan di Batu, Malang, Rabu (2/10) malam.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi keluhan para pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) awal September lalu. Para pengusaha itu mengeluh akibat membanjirnya tekstil impor di dalam negeri dalam 10 tahun terakhir. Hal itu dikhawatirkan mematikan industri tekstil Tanah Air.

Enggartiasto memastikan pihaknya langsung bergerak cepat untuk merespons keluhan itu. Pihaknya pun menginisiasi pembentukan satgas audit yang beranggotakan unsur dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu).

Ia menduga banjirnya impor tekstil berawal dari ulah importir nakal yang memanipulasi jumlah impor sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.

"Potensi kebocoran timbul karena produsen terkadang tidak jujur dengan jumlah yang dibutuhkan industri," ujarnya.

Enggartiasto menambahkan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap arus masuk barang impor, pemeriksaan impor di Pusat Logistik Berikat (PLB) dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan di PLB saat ini terbukti gagal menangkal kebocoran lantaran dilakukan oleh lembaga survei. "Kami akan periksa dan ubah sistem PLB ke Bea Cukai. Kami akan keluarkan izin impor berdasarkan kapasitas industri yang akan dilakukan audit segera," tegasnya.

Neraca perdagangan negatif

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah segera memberlakukan tarif bea masuk untuk menahan laju impor tekstil yang sudah tak terbentung dalam 10 tahun terakhir.

Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, ekspor pada industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) memang naik 3%, tetapi impor naik jauh lebih pesat ke angka 10,4%.

Sementara itu, neraca perdagangan pada industri TPT terus tergerus dari US$6,08 miliar pada 2008 ke US$3,2 miliar pada kuartal I 2019.

Padahal, di sisi lain, konsumsi per kapita terus tumbuh. Pada 2018 tercatat pertumbuhan konsumsi TPT sebesar 8,13 ton atau naik 4% secara tahunan.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) juga mengeluhkan banjirnya impor di industri hulu tekstil, yakni produksi serat dan benang.

Akibat banjirnya impor itu, produk dari industri hulu, khususnya di sektor pembuatan kain, kalah bersaing dengan kain impor karena tak banyak diserap oleh industri garmen di hilir.

Seretnya penjualan di industri hulu itu pun merembet pada kinerja produsen kain lokal, termasuk benang. (E-2)

BERITA TERKAIT