03 October 2019, 19:26 WIB

Pemerintah Komit Optimalkan Penyelenggaraan Tol Laut


mediaindonesia.com | Nusantara

DOK HUBLA
 DOK HUBLA
Keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP.

Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut. Hal ini untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.

"Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus Purnomo saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema 'Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?' di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/10).

Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu kementerian atau lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.

Pada 2019, Pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.

Dari jumlah  113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur.

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah 3TP yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.

Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan. Pada tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan di mana volume muatan pada 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dengan sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna, dan Morotai.

Ke depan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut.

"Hal tersebut menunjukkan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut," ujar Dirjen Agus.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut. Di antaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di tahun 2019.

Perubahan tersebut ditujukan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.

"Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut," ujar Capt Wisnu.

Untuk itu, lanjut Capt Wisnu Pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut yang masyarakat daerah 3TP masih sangat butuhkan. Masyarakat 3TP membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.

Capt Wisnu mengatakan juga bahwa Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok penting dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital. Bersama Kementerian Perdagangan, mengevaluasi dan mengkaji peraturan jenis barang yang diperbolehkan menggunakan kapal tol laut.

Dalam hal peningkatan muatan balik kapal tol laut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga, dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut untuk mengangkut industri daerah dan mengangkut barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah, lanjut Capt Wisnu, akan langsung turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP. Sebagai contoh, para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya Pulau Moa dan Pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk Pelabuhan Moa maupun Pelabuhan Wonreli.

Ke depannya, tantangan untuk memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar, karena tuntutan dan perkembangan zaman khususnya pada era digitalisasi. Teknologi informasi komunikasi menjadi kebutuhan bagi dunia pelayaran untuk menyediakan layanan yang terintegrasi antara kegiatan dokumen perdagangan, transportasi, dan kewajiban pengawasan pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan transparan.

Kementerian Perhubungan saat ini terus berbenah dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan laut dan kelancaran arus logistik di pelabuhan, selain penerapan Inaportnet di pelabuhan telah diterapkan pula penggunaan system ship tracking untuk memonitor dan memantau pergerakan posisi kapal negara serta penerapan E-Ticketing untuk penumpang dan muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal sehingga jumlah naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat, dan transparan. (RO/OL-10)

BERITA TERKAIT