03 October 2019, 16:45 WIB

Satu Data untuk Hilangkan Ego Sektoral


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MI/Pius Erlangga
 MI/Pius Erlangga
Kepala Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Suhariyanto

SATU Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola pemerintah dan telah tertuang dalam Peraturan Presiden 39/2019. Salah satu tujuannya yakni untuk menghilangkan ego sektoral pada tiap kementerian ataupun lembaga yang ada dalam pengolahan data.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), Suhariyanto, dalam seminar nasional bertajuk 'Peran dan Fungsi Institusi Statistik Dalam Satu Data Indonesia' di Jakarta, Kamis (3/10).

"Kalau kita lihat, masih banyak data yang berbeda-beda antara kementerian lembaga," ujar Suhariyanto.

Perbedaan data itu, kata dia, disebabkan berbedanya konsep definisi dan metode yang digunakan oleh tiap kementerian dan lembaga. Adanya satu data yakni untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan data itu.

Setidaknya ada empat prinsip yang harus dipahami dalam menyelaraskan data. Pertama, memenuhi standar data, kemudian memiliki metadata, ketiga menggunakan kode referensi atau data induk dan keempat memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Baca juga: Satu Data Atasi Perbedaan Data di Kementerian/Lembaga

BPS, lanjut Suhariyanto, bertindak sebagai pembina data di kantor pusat dan provinsi. Sehingga pertanggungjawaban data yang ada di level provinsi tidak dibebankan kepada BPS, melainkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hal itu pula yang mendasari dilakukannya seminar nasional selama dua hari berturut-turut.

Suhariyanto menambahkan BPS juga akan memberikan pelatihan kepada para amtenar diskominfo di tiap provinsi untuk memahami lebih jauh soal data.

"Nanti kita susun modul-modul dari statistik yang paling basic, menengah sampai intermediate, kita sediakan dan kita juga akan menyediakan statistik lewat online, supaya lebih efisien dan bisa disesuaikan dengan interest-nya masing-masing. Karena statistik itu banyak sekali yang harus dikumpulkan, kalau kita tidak guidance, nanti ngumpulin apa saja jadi tambah bingung," jelasnya.

Dengan dilakukannya satu data, maka kedaulatan data dapat terwujud. Data yang berdaulat dinilai akan menjadi penting guna menghindari ketumpang-tindihan yang selama ini terjadi.

"Jadi, kalau misal mengumpulkan data kapal, ya sudah kita tentukan, ini mau semua kapal atau ambil prioritas di atas 7 GT. Bagaimana cara kita mengumpulkannya, harus baku, bagaimana kita men-cleansing, metodologi harus bagus semua dan kalau sudah, harus siap dibagi, pakaikan, dalam sebuah sistem. Siapapun yang butuh dia tinggal narik saja dalam bentuk yang bisa diproses lebih lanjut. Tidak dalam bentuk PDF," terang Suhariyanto.

Untuk mewujudkan satu data itu, maka metode yang digunakan tiap kementerian dan lembaga juga harus sama. Itu dimaksudkan agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan data lainnya.

Konsep definisi dan metode dalam mengambil data harus mengacu pada standar PBB.

"Kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi, itu ada manual yang harus diacu. Kita membuat klasifikasi ekspor impor, kita harus menggunakan harmonisasi sistem, membuat lapangan usaha pertumbuhan ekonomi, itu sudah baku semuanya. BPS mengacu pada standar itu, yang itu belum tentu diterapkan oleh lembaga kementerian, mungkin karena kekurangpahaman atau masalah lain. Coba bayangkan kalau konsepnya mengacu kepada satu, itu jadi mudah," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT