03 October 2019, 11:07 WIB

Sofyan Djalil Larang Ada Aktivitas di Pulau Balang


Rudi Agung | Nusantara

MI/Rudi Agung
 MI/Rudi Agung
Menteri ATR Sofyan Djalil bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (bertopi) mengunjungi Pulau Balang, Kaltim, Rabu (2/1).

MENTERI Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil melarang masyarakat memanfaatkan kawasan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Larangan itu akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri, dengan tujuan menjaga keaslian hutan.

Sofyan Djalil menegaskan larangan tersebut, saat mengunjungi pembangunan jembatan Pulau Balang bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Gubernur Kaltim Isran Noor beserta pejabat Pemprov Kaltim meninjau sejumlah lokasi di ibu kota baru. Termasuk di Pulau Balang, Kabupaten Paser Penajam Utara, Rabu (2/10).
Rombongan juga meninjau ke konsesi hutan tanaman industri di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Paser Penajam Utara.

"Tidak boleh orang memanfaatkan Pulau Balang kecuali dengan izin otoritas," tegas Sofyan Djalil.

Pulau Balang berada di teluk Balikpapan. Persis di tengah-tengah antara Balikpapan dan calon ibu kota baru, Penajam Paser Utara. Di kawasan sekitarnya banyak hutan bakau yang masih terjaga dengan baik. Saat ini, sedang dibangun jembatan yang menghubungkan dua daerah sebagai akses trans Kalimantan.

"Pulau ini status tanah hutannya 100 persen milik negara. Sekarang tinggal kita bikin pengumuman dan deklarasi bahwa pulaunya dikuasi negara."

Ia menekankan keputusan itu nantinya berupa Peraturan Menteri Agraria.

"Tapi nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pulau ini dimanfaatkan betul untuk ibu kota. Pokoknya gak boleh dipakai lain-lain," tambahnya.

Sofyan juga menegaskan, pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan jembatan Pulau Balang yang diproyesikan selesai 2021. Ia mengatakan pelarangan pemanfaatan untuk memudahkan pemerintah menjaga seluruh orisinilitas seluruh pulau.

"Keaslian, kearifan dan lainnya akan kita jaga," tegasnya.

Sofyan memastikan sepulang dari Kaltim segera mengeluarkan SK Menteri ihwal status lahan di Pulau Balang. Terkait progres pembangunan jembatan Pulau Balang, pembangunan bentang pendeknya telah rampung pada 2016. Kini tahapan masih berlanjut ke bentang panjang melintasi teluk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Muhammad Taufik merinci, perencanaan pembangunan dilakukan sejak 2006 dan mulai dibangun 2010. Untuk jembatan bentang pendek memiliki panjang 470 meter, yang dikerjakan Hutama Karya. Sedangkan bentang panjang sekitar hampir dua kali lipat bentang pendek. Proyek ini dikerjakan secara bersamaan oleh Hutama Karya, Adhi karya dan Bangun Cipta Kontraktor. Termasuk jalan akses 1,9 km.

"Jembatan bentang panjang diproyeksikan selesai tahun 2021. Sedangkan bentang pendek sudah selesai 2016," jelasnya.

baca juga: Pembangunan Balkondes Bisa Dongkrak Perekonomian

Total biaya yang dihabiskan, menyedot APBD Provinsi Rp500 miliar. Khusus biaya konstruksi menelan dana Rp470 miliar. Untuk anggaran pembangunan bentang panjang sekitar 890 meter ini menguras dana senilai Rp1,3 triliun dengan akses jalan Pulau Balang sepanjang 1,9 Km. Sedangkan akses jalan dari PPU ke jembatan Pulau Balang panjangnya 22 km. Untuk jangkauan dari jembatan ke arah Balikpapan sekitar 17 km. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT