03 October 2019, 10:05 WIB

Presiden Siapkan Konsesi buat Swasta


M Ilham RA | Ekonomi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj
 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj
Ilustrasi -- Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution  di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/4/2019)

PEMERINTAH berencana menyerahkan pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah kepada swasta lewat skema konsesi dengan jangka waktu tertentu (limited concession scheme/LCS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan aturan untuk jadi payung hukum konsesi tersebut dan akan segera terbit dalam waktu dekat.

"Saya tahu sekarang perpres (peraturan presiden)-nya sudah siap untuk ditandatangani," kata Darmin dalam seminar bertajuk Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024, di Jakarta, kemarin.

Menurut Menteri Darmin, ketentuan LCS akan memberi kesempatan kepada swasta untuk mendapatkan konsesi pengelolaan sejumlah infrastruktur.

Tidak hanya mengoperasikan, swasta juga diberi kesempatan untuk mengembangkan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah.

Darmin mengambil contoh India dan Turki yang sudah menjalankan kebijakan pengelolaan infrastruktur bersama swasta. Dengan LCS, pemerintah setempat mendapat dana tambahan untuk membangun infrastruktur lain tanpa perlu kehilangan kepemilikan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Misalkan lapangan terbang, itu bisa menghasilkan dana tanpa pemerintah kehilangan kepemilikan atas lapangan terbang itu," jelas dia.

Jangka waktu pemberian konsesi, sambungnya, bisa sampai belasan tahun. Karena itu, Darmin yakin investor yang sudah berngalaman di bidangnya tak akan ragu dengan LCS tersebut, bahkan jika diminta untuk membayar di muka.

"Dia tahu dari pengalaman sehingga dia berani bayar di depan," ungkapnya yakin.

Darmin mafhum bahwa nanti peraturan tersebut akan memercik pro dan kontra di masyarakat. "Kita tahu masyarakat sensitif sekali kalau mengutak-atik kepemilikan yang bisa melibatkan swasta," tandasnya.

Pemerataan infrastruktur

Dalam seminar yang sama juga mengemuka persoalan percepatan pembangunan infrastruktur di bidang maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, mengatakan politik kebijakan saat ini lebih mengedepankan pemerataan, selain pertumbuhan pemba-ngunannya.

Pemerataan pembangunan diperlukan sebab hingga kini 80% pemajuan pembangunan baru terasa di Pulau Jawa dan Sumatra semata. Karena itu, pihaknya tengah mendorong upaya agar pembangunan dapat dirasakan hingga ke timur Indonesia.

Salah satu yang tengah diupayakan ialah pembangunan pelabuhan yang mampu memenuhi kebutuhan di wilayah pelabuhan itu dibangun.

"Kita melihat perlunya peningkatan infrastruktur kemaritiman yang menyangkut pelabuhan. Tidak hanya yang besar, tapi juga yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Besar bagus, tapi kalau dia tidak maksimal juga tidak efisien," jelasnya.

Kemudian, pemerataan pembangunan industri maritim juga menjadi hal yang diupayakan berikutnya oleh Kemenko Kemaritiman guna mendongkrak pemerataan ekonomi sebab selama ini arus barang masuk hanya ditemui di pelabuhan di kota-kota tertentu saja. (E-2)

BERITA TERKAIT