03 October 2019, 06:50 WIB

Puan Harus Membawa Perubahan di Senayan


MI | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, Puan Maharani

DPR RI periode 2019-2024 di bawah pimpinan Puan Maharani diminta segera memulihkan citra negatif DPR yang terbangun sebelumnya sehingga muncul kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat tersebut.

“Citra DPR yang dipersepsikan publik negatif menjadi pekerjaan berat pimpinan DPR yang baru, seperti kedisiplinan dalam bersidang dan pandang­an publik terkait anggota dewan identik dengan perilaku korupsi. Sebanyak 23 anggota DPR RI periode 2014-2019 terjerat kasus korupsi,” kata pakar hukum tata negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, saat dihubungi kemarin.

DPR RI secara resmi memilih Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024, Selasa (1/10). Pelantikan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara. Proses pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Selain Puan, DPR RI juga melantik empat pimpinan lain sebagai wakil ketua DPR periode 2019-2024, yaitu Azis Syamsuddin dari Fraksi Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi NasDem, dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Terkait dengan target legislasi, Bayu mengapresiasi semangat pimpinan baru DPR yang berjanji akan fokus pada kualitas undang-undang ketimbang target kuantitas. DPR periode sebelumnya, kata dia, menargetkan sekitar 189 UU, tetapi tidak sampai setengah yang diselesaikan.

“Pimpinan baru, ada semangat baru yang fokus pada kualitas dengan mengurangi target legislasi yang tidak rasional. Ini semangat perubahan yang dibawa dan perlu dibuktikan,” ujarnya.

Bayu menambahkan, sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda DPR periode sebelumnya akan menjadi pertaruhan DPR baru.

“Kalau DPR periode baru ini mampu menyelesai­­kan sejumlah RUU kontroversial dan menjaring aspirasi masyarakat, itu bisa memulihkan citra bahwa DPR periode baru ini aspiratif,” jelas Bayu.

Menurutnya, sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba bisa dilanjutkan pembahasannya.
“Perlu kembali mengundang publik seluas-luasnya untuk membahasnya,” pungkas Bayu. (Cah/X-4)

BERITA TERKAIT