03 October 2019, 07:00 WIB

Momentum Pendewasaan Usia Kawin perempuan


Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan | Opini

Dok.Mi/Tiyok
 Dok.Mi/Tiyok
opini

DENGAN disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (16/9/2019), diharapkan hal itu menjadi momentum perbaikan kondisi kehidupan bangsa, baik sosial maupun ekonomi. Adapun poin penting dari perubahan undang-undang itu ialah pendewasaan usia perkawinan, utamanya bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Secara faktual, pendewasaan usia kawin akan mencegah risiko terjadinya perkawinan anak sekaligus menciptakan peluang meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan perempuan. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia unggul pada 2020-2024 dengan derajat kesehatan dan kecerdasan yang mumpuni bagi semua laki-laki dan perempuan.

Penetapan batas usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, merupakan momentum dalam menciptakan kesetaraan gender pembangunan manusia. Diketahui, sebelum ini, pembangunan manusia untuk perempuan tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan manusia untuk laki-laki, tecermin dari perbandingan skor IPM perempuan dan laki-laki sebesar 90,96 pada 2017 (BPS: 2018). Rasio sebesar 90,96 itu juga dapat dimaknai bahwa pembangunan manusia untuk perempuan tertinggal sebesar 9,04% poin daripada laki-laki.

Tertinggalnya pembangunan manusia untuk perempuan yang terjadi selama ini boleh jadi diakibatkan cukup banyaknya perempuan yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Tercatat, sekitar 25,71% perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinannya pada usia kurang dari 18 tahun (BPS: 2017).

Dengan batas usia perkawinan 16 tahun atau setara tamat SMP sebelum perubahan undang-undang perkawinan, hal itu menyebabkan perempuan cukup sulit untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain memperkecil peluang melanjutkan pendidikan, usia perkawinan yang terlalu muda bagi perempuan selama ini juga mendistorsi derajat kesehatannya.

Hal itu tecermin dari tingginya angka kematian ibu yang masih tinggi, yakni sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup berdasarkan hasil Supas 2015. Diperkirakan, perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 16 tahun berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu di Tanah Air.

Laporan UNFPA (2010), misalnya, menyebutkan perkawinan di bawah 16 tahun berpotensi mengalami risiko kematian akibat sebab-sebab maternal lima kali lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan kawin di usia 18 tahun ke atas.

Momentum peningkatan ekonomi

Perbaikan status sosial perempuan pada gilirannya akan menjadi momentum pada peningkatan kegiatan ekonomi. Pendewasaan usia kawin akan memperbesar peluang perempuan untuk berusaha dan bekerja yang pada gilirannya dapat memperbaiki pasar kerja yang kini masih didominasi laki-laki. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, misalnya, menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (51,88%) lebih rendah daripada TPAK laki-laki (82,69%).

Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi pada tahap lanjut berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Pengalaman di India, misalnya, menunjukkan dengan meningkatkan rasio pekerja perempuan terhadap laki-laki sebesar 10% dapat memperbesar produk domestik bruto (PDB) di negara itu sebesar 8%. Sementara itu, di Afrika, dengan meningkatkan aksesibilitas perempuan yang sama dengan laki-laki terhadap input pertanian, dapat meningkatkan hasil pertanian hingga 20% (UK: 2010).

Perbaikan iklim pasar kerja memang perlu dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk memperluas keterlibatan perempuan di seluruh sektor, seperti jasa, konstruksi, pertambangan, keuangan, angkutan, dan real estate. Itu karena diketahui hingga kini perempuan terkonsentrasi bekerja pada tiga sektor, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Hasil Sakernas Agustus 2018, misalnya, menunjukkan dari seluruh perempuan bekerja, lebih dua pertiganya (66,78%) bekerja di tiga sektor itu (pertanian, perdagangan, dan industri).

Selain perlu memperluas ke seluruh sektor, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi juga perlu dikembangkan ke seluruh jenis pekerjaan dan mampu meningkatkan menurut status pekerjaan. Menurut jenis pekerjaan, hingga kini lebih dari setengah (52,69%) perempuan bekerja sebagai tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Dalam konteks ini, perempuan perlu merambah ke jenis pekerjaan lainnya, seperti tenaga profesional dan teknisi, serta tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.

Sementara itu, menurut status pekerjaan, hampir dua pertiganya (59,91%) bekerja sebagai buruh dan pekerja keluarga (BPS: 2018). Diharapkan, keterlibatan perempuan menurut status pekerjaan juga dapat berusaha mandiri, misalnya, sebagai entrepreneur atau berwirausaha.

Namun, harapan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum cukup optimal jika pemerintah belum mampu mengatasi hambatan lainnya, yang menurut Bank Dunia (2011), disebut aspek legal. Hambatan itu teridentifikasi dari sejumlah peraturan yang diskriminatif, yang menurut Komnas Perempuan masih ada 421 peraturan daerah (perda) diskriminatif terhadap perempuan.

Maka dari itu, dengan disahkannya batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, pemerintah perlu mengawal agar hal itu dapat segera diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Semoga dengan pendewasaan usia kawin perempuan, hal itu dapat menjadi momentum bukan hanya untuk kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan pendapatannya sehingga berpotensi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka yang dapat ditranslasikan ke investasi terhadap anak untuk pendidikan, pemenuhan gizi, dan kesehatan. Dalam jangka panjang, investasi terhadap anak akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa (United Kingdom, Department for International Development, 2010).

BERITA TERKAIT