02 October 2019, 11:45 WIB

Nairobi Summit on ICPD25, Mempercepat Atasi Isu Kependudukan


Rosmery Sihombing | Humaniora

MI/Rosmery Sihombing
 MI/Rosmery Sihombing
 Konferensi Internasional I Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (ICIFPRH), di Sleman, Yogyakarta, Rabu (2/10).

PROGRAM Aksi Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ICPD) 1994 di Kairo yang diadopsi 179 negara tetap relevan untuk mengatasi banyak tantangan terkait isu kependudukan.

Namun, untuk memenuhi pencapaian (ambisi) Program Aksi ICPD dan mempercepat implementasi Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan, The United Nations Population Fund (UNFPA) bersama Pemerintah Kenya dan Denmark akan mengadakan Nairobi Summit on ICPD25: Accelerating the Promise (KTT Nairobi tentang ICPD25: Mempercepat Janji), pada 12-14 November 2019.

"Saya juga senang mengetahui pemerintah Indonesia berencana menghadiri KTT tersebut dan berkomitmen kembali pada agenda ICPD," ujar Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik UNFPA, Bjorn Andersson, pada Konferensi Internasional I Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (ICIFPRH), di Sleman, Yogyakarta.

Tujuan KTT, lanjutnya, untuk mendorong perubahan dan memobilisasi kepemimpinan dalam mengatasi tantangan yang terus-menerus muncul terkait Program Aksi ICPD dan Sustainable Development Goals (SDGs). Fokusnya pada pemanfaatan dividen demografis, mengurangi kematian ibu dan anak, mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana, menghilangkan kekerasan serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk pernikahan serta sunat perempuan.

"KTT ini juga akan menawarkan platform inklusif untuk negara-negara anggota dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk mendukung serangkaian komitmen global yang secara kolektif dan sukarela memajukan agenda ICPD," tambah Andersson di hadapan 800 peserta konferensi.

Baca juga: Wapres Bahas SDGs, Krisis Kemanusiaan dan Kopi di Sela Sidang PBB

Ia juga menekankan tujuan akhir Program Aksi ICPD adalah peningkatan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

"Tanggung jawab untuk melakukannya ada di tangan kita. Jika kita bekerja bersama dengan lebih giat dan melakukan investasi penting yang dibutuhkan orang, kita dapat mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua," ujarnya lagi.

Belum Sepenuhnya Terwujud

Pada konferensi yang berlangsung 30 September hingga 2 Oktober, Andersson mengakui selama 25 tahun mengadopsi Program Aksi ICPD banyak keberhasilan yang dicapai banyak negara. Diantaranya, angka kematian ibu (AKI) secara global menurun 40%, di kawasan Asia-Pasifik AKI juga turun 56% antara 2000 dan 2017.

"Namun, terlepas dari kemajuan ini, jutaan perempuan dan laki-laki di seluruh dunia belum mampu mewujudkan janji ICPD. Secara global, orang-orang, terutama populasi yang terpinggirkan, terus menghadapi diskriminasi yang merupakan penghalang bagi akses mereka ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi," jelasnya.

Andersson mengatakan hingga saat ini lebih dari 200 juta perempuan dan gadis remaja di dunia masih menunggu kontrasepsi modern. Selain itu, UNFPA juga menghadapi tantangan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, terutama dalam situasi kemanusiaan. Praktik-praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan sunat wanita masih berlangsung.

Pada 2019 saja, lanjutnya, diperkirakan 10 juta anak perempuan secara global akan menikah di bawah usia 18 tahun. Di wilayah Asia-Pasifik, 140 juta perempuan masih belum memiliki akses ke alat kontrasepsi modern, banyak di antaranya adalah remaja dengan keterbatasan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian 79.000 kematian ibu juga masih terjadi di wilayah ini.

"Bahkan di Indonesia, rasio kematian ibu tetap tinggi, termasuk yang tertinggi di negara-negara ASEAN," tegas Andersson.

Selain itu, tujuan akhir Program Aksi ICPD adalah peningkatan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Untuk itu, setiap negara harus secara khusus memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat, termasuk yang paling terpinggirkan. Diantaranya, melibatkan perempuan, anak perempuan, penyandang cacat dan masyarakat adat.

"Tanggung jawab untuk melakukannya ada di tangan kita. Jika kita bekerja bersama dengan lebih giat, dan melakukan investasi penting yang dibutuhkan orang, kita dapat mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua," ungkapnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT