02 October 2019, 09:20 WIB

Pemda belum Rampungkan NPHD Dipanggil Kemendagri


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

Dok. Kemendagri
 Dok. Kemendagri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin

KEMENTERIAN Dalam Negeri akan memanggil pemerintah daerah yang belum merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyebutkan batas waktu penyelesaian NPHD Pilkada 2020 telah berakhir kemarin.

"Kami undang dan fasilitasi kenapa sampai tertunda penandatanganannya. Yang pasti kami memastikan bahwa dana Pilkada 2020 tersedia. Biasanya kalau daerah ada yang kesulitan, kami fasilitasi. Kalau dengan Bawaslu, kami ajak Bawaslu bersama-sama, kalau dengan KPU, kami ajak KPU," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan pihaknya akan menyeleksi pihak pemda yang akan dipanggil, tergantung permasalahan yang dihadapi. Apabila menyangkut administrasi, Kemendagri cukup memanggil tim anggaran pemda tersebut. Namun, jika itu menyangkut kebijakan daerah setempat, Kemendagri akan memanggil kepala daerahnya.

"Kalau sudah menyangkut kebijakannya, katakanlah pengalaman kami yang lalu ada kepala daerah yang memang seolah-olah sulit untuk dikomunikasikan, kami undang kepala daerahnya," ucapnya.

Menurut Syarifuddin, biasanya alotnya pembahasan NPHD disebabkan adanya perbedaan besaran hitungan antara pemda dan pihak penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu daerah. Sejauh ini, menurut dia, tidak ditemukan daerah yang dihambat penyelesaian NPHD-nya karena kebijakan pemda setempat.

"Yang kami tangkap persoalannya di daerah itu tawar-menawar mengenai besarannya. Itu biasalah karena daerah itu pasti akan berusaha sehemat mungkin. Tentunya pihak penyelenggara dalam rangka optimalisasi target kinerja mereka juga, dia berusaha bila mungkin dananya sebesar-besarnya. Titik temunya pasti akan ada nanti," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per 30 September 2019, Bawaslu daerah yang sudah menandatangani NPHD sebanyak 36 daerah. Adapun yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 225 daerah dan ada sembilan daerah yang belum ada pembahasan.

Sementara itu, berdasarkan data KPU per 30 September 2019, tercatat baru 61 daerah yang telah menandatangani NPHD antara KPU provinsi/kabupaten/kota dan pemda masing-masing. Ke-124 daerah lain direncanakan menandatangani NPHD hari ini.

"Beberapa daerah mengalami kendala untuk memenuhi tenggat 1 Oktober disebabkan kepala daerahnya hadir dalam pelantikan anggota DPR/DPD/MPR (1/10). Untuk daerah-daerah seperti ini kami memberi kelonggaran bagi KPU setempat mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD hingga menunggu kehadiran kepala daerah dalam beberapa hari ke depan," terang komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Nur/P-4)

BERITA TERKAIT