02 October 2019, 05:00 WIB

Kembalikan Kepercayaan Rakyat


Maksimus Ramses Lalongkoe Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia | Opini

MI
 MI
Maksimus Ramses Lalongkoe Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia

MASA tugas anggota DPR RI periode 2014-2019 telah berakhir pada 30 September 2019. Kemarin, 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024 dilantik bersama anggota DPD dan MPR. Sesuai data KPU, dari 575 anggota DPR terpilih pada Pemilu 17 April 2019, sebanyak 286 orang atau 49,74% merupakan wajah baru dan 298 orang atau 50,26% merupakan wajah lama yang kembali terpilih.

Fakta itu menunjukkan bah­wa wajah anggota parlemen kita periode 2019-2024 masih dikuasai atau didominasi para petahana yang telah melahirkan sejumlah RUU kontroversi di tengah masyarakat.
Bila pelantikan anggota DPR periode sebelumnya diwarnai wajah riang gembira, kemarin seharusnya diwarnai wajah penuh duka dan kecemasan. Itu karena langit parlemen sedang dikepung asap tebal dari berbagai penjuru. Hal itu akibat kinerja wakil rakyat yang melahirkan sejumlah RUU yang dianggap bermasalah hingga memicu ‘amukan’ rakyat melalui gerakan jalanan para mahasiswa di berbagai daerah di Tanah Air.

Terlepas dari unjuk rasa yang dinilai sebagian pihak terselubung upaya ‘membatalkan’ pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, gerakan protes rakyat sangat beralasan dan konstitusional.

Subtansi tuntutan jelas dan tak membias, mendesak DPR membatalkan pembahasan sejumlah RUU sambil melakukan kajian komprehensif pasal per pasal yang melibatkan berbagai elemen guna menghasilkan UU yang logis dan rasional sesuai kebutuhan zaman.

Desakan dan tuntutan rakyat sesungguhnya sebagian terpenuhi. DPR akhirnya menunda pembahasan empat RUU. Penundaan itu selaras keingin­an Presiden Jokowi sebagai bentuk respons cepat menanggapi unjuk rasa mahasiswa. Sejumlah RUU yang ditunda pembahasannya, yakni RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, dan RUU PAS.

Penundaan pembahasan terhadap beberapa RUU itu sangat positif untuk meredam gelombang unjuk rasa dan demi menghasilkan produk perundang-undangan berkualitas.

Sikap wakil rakyat yang me­nunda pembahasan dan memberikan ruang kepada wakil rakyat terpilih yang dilantik kemarin untuk mengodok kembali isi RUU itu perlu diapresiasi. Artinya, DPR masih punya hati dan niat baik membangun peradaban di negeri ini meskipun penudaan itu tak terlepas dari kuatnya ‘ancaman’ rakyat dan tekanan kepada DPR.

 

Sikap prorakyat

Demonstrasi rakyat, baik dalam skala kecil maupun besar apalagi disertai perusakan, sebenarnya tamparan keras terhadap wakil rakyat.

Kondisi ini diperparah dengan kepercayaan rakyat terhadap wakil mereka yang semakin redup bagai lilin di ujung terowongan gelap.

Pertanyaannya, bisakah wakil rakyat terpilih 2019-2024 yang meskipun masih didominasi pemain lama mampu mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin tergerus belakangan ini? Suka atau tidak suka, ja­wabannya harus bisa. Kepercayaan bagi anggota dewan ialah aspek krusial dalam diri maupun lembaganya.

Lalu, bagaimana cara membangun kepercayaan rakyat? Sikap pro terhadap kepentingan rakyat merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan.

Berbagai survei sejumlah lembaga sebelumnya menunjukkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Bila kondisi demikian tak segera diatasi anggota dewan baru periode 2019-2024, itu hanya akan mewariskan perilaku yang sama dari generasi sebelumnya. Hal ini akan semakin meningkatkan ‘kebencian’ dan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR. Pola dan kinerja yang dinilai ‘buruk’ yang dipertontonkan wakil rakyat sebelumnya, harus menjadi catatan dan PR wakil rakyat baru.

Di pundak anggota DPR yang baru dilantik, rakyat menaruh harapan besar untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan dan PR yang ditinggalkan anggota dewan periode lalu. Teristimewa penyelesaian beberapa RUU yang menjadi polemik saat ini.      

Upaya ini tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terus merosot dan sebagai strategi memperkuat posisi DPR di masa yang akan datang. Upaya ini memang tidak mudah. Namun, bila semua DPR berpikir untuk kejayaan masa depan bangsa Indonesia, pasti ada niat baik untuk melakukan perbaikan secara kelembagaan.

Perbaikan secara kelembagaan tentunya membutuhkan integritas wakil rakyat, terutama mengutamakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi dan kelompok sehingga kepercayaan publik yang masih tersisa bisa dibangkitkan kembali. Kesungguhan anggota DPR dalam menjalankan amanat rakyat harus menjadi pegangan dan komitmen dalam diri.

Rakyat mengharapkan DPR bekerja dengan mengedapankan pemikiran visioner, rasional, dan hindari pengambilan keputusan karena suatu tekanan rakyat. Dengan demikian, kewibawaan DPR terjaga karena melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ingat, wakil rakyat telah menerima sumpah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-­masing. Sumpah merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia. Selamat bertugas.

BERITA TERKAIT