02 October 2019, 04:35 WIB

Pendidikan Politik Publik dan Demonstrasi


Andy Ahmad Zaelany Peneliti Puslit Kependudukan LIPI | Opini

MI/Tiyok
 MI/Tiyok
Opini

SETIDAKNYA dua pekan ini perhatian masyarakat tersedot pada berita-berita tentang demonstrasi yang sentralnya di depan Gedung DPR-MPR, dan juga demonstrasi yang menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar dan Kendari.

Isunya adalah masalah Revisi UU KPK dan RKUHP. Kini sudah menyebar ke berbagai revisi undang-undang yang digarap oleh pemerintah dan DPR yang mengesankan kejar tayang atau dibuat secara tergesa-gesa. Jangankan proses persetujuan publik untuk pengesahan berbagai revisi undang-undang tersebut, proses konsultasi publik pun terabaikan.

Aktor utama dari demonstrasi ini adalah mahasiswa dan pelajar. Pemakaian jaket almamater menjadi kebanggaan dalam meneriakkan tuntutan mereka. Semula upaya yang dilakukan melalui media sosial dan media massa serta upaya berdialog tidak membuahkan hasil alias menemui jalan buntu. Demontrasi akhirnya menjadi pilihan. Awalnya hanya dilakukan di depan Gedung DPR/MPR di bilangan jalan Gatot Subroto Jakarta, tapi secara sporadis demonstrasi dilakukan juga di berbagai kota besar.


Pendidikan politik publik
 
Ki Hadjar Dewantoro menyebutkan bahwa tugas pendidikan membentuk pribadi yang nasionalis, religius dan idealis (Musyafa, 2017). Pribadi tersebut sebagaimana yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara, bukanlah hanya pribadi yang cerdas penuh ketrampilan, tapi pastilah juga pribadi yang religious yang takwa sepenuhnya kepada Allah, pribadi yang nasionalismenya tinggi menjunjung sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Oleh sebab itu, pendidikan politik publik seyogianya dilakukan dengan orientasi seperti itu. Pendidikan tersebut bisa dilakukan secara formal di sekolah, perguruan tinggi, pesantren, seminari, dan lain-lain.

Bentuk lain ialah pelatihan nonformal tentang politik misalnya melalui organisasi masyarakat, Pramuka, Karang Taruna, Partai Politik dan seterusnya. Tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah sosialisasi politik secara informal di kalangan keluarga dan kerabatnya.

Materi pendidikan politik publik yang utama tentunya adalah bagaimana menggunakan kelembagaan atau organisasi untuk memperjuangkan aspirasinya. Penyampaian aspirasi secara santun dan tepat prosedur menjadi materi pelatihan yang intensif. Berbagai jenis teknik penyampaian aspirasi dilatihkan sehingga kemampuan seseorang untuk menolong diri mereka.

Kondisi eksternal sangat berpengaruh dalam memilih teknik penyampaian aspirasi yang akan dilakukan. Saat sekarang penggunaan media sosial juga sangat ramai. Baik melalui WA (Whats app) yang paling mudah dilakukan dan paling cepat dalam berinteraksi.

Penggunaan Facebook, Twitter, Instagram, dll juga menjadi pilihan  sebagai media penyampaian aspirasi yang fleksibel dan cepat. Bukan hanya berisi pernyataan-pernyataan, tetapi kita bisa menginput foto, video, animasi, emoticon dalam media sosial. Sebaliknya penggunaan televisi, radio, surat kabar dan majalah walau masih eksis namun sudah mulai kurang gencar.

Bila semua saluran demokrasi untuk menyampaikan aspirasi tersumbat, biasanya pilihan untuk melakukan demonstrasi akan dilakukan. Tidak jarang pula penyampaian aspirasi diawali dengan melakukan demonstrasi, karena dianggap efektif.

Di negara-negara yang sudah maju demokrasinya penggunaan demonstrasi dilakukan secara tertib dan santun.Penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang tepat. Pihak-pihak yang berdemonstrasi maupun pihak yang didemo berinteraksi dengan sikap dewasa, mencoba saling memahami dan menegosiasikan.

Tidak jarang dihadirkan mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua pihak yang berselisih paham. Apabila demonstrasi ini tidak berhasil, biasanya jalur hukum secara berjenjang akan ditempuh.

Di negara yang masih berkutat dengan pengembangan demokrasi, tidak jarang demonstrasi disertai dengan berbagai tindakan anarkistis seperti perusakan fasilitas publik, perusakan rumah penduduk, perusakan motor dan mobil, membakar ban. Namun, yang paling dikuatirkan bila demonstrasi tersebut berujung pada kerusuhan, yakni pertikaian antara para demonstran dengan aparat keamanan.


Kedewasaan berpolitik

Bila pendidikan politik publik berlangsung dengan baik dan masyarakat memperoleh pemahaman yang baik, biasanya upaya-upaya negosiasi dikedepankan dalam berbagai friksi pembangunan. Penduduk biasanya sudah menyadari bahwa tindakan-tindakan anarkistis dengan merusakan fasilitas publik maupun bentrokan dengan aparat keamanan hanya akan merugikan.

Upaya-upaya mediasi biasanya dilakukan dengan sikap positif dan menghindari prejudice (berprasangka) serta kesediaan untuk saling mengalah (lose-lose solution) (Zaelany, 2007).

Sayangnya, Indonesia belum bisa mencapai kematangan berdemokrasi seperti negara-negara maju. Setiap kali demonstrasi seperti yang sekarang ini terjadi dengan sentralnya di depan Gedung DPR/MPR maka kerusuhanlah yang terjadi dan bentrokan dengan aparat keamanan hampir selalu terjadi. Korban yang meninggal maupun yang luka parah bergelimpangan dan tangis serta teriakan penuh kebencian selalu menghiasi demonstrasi.

Demonstrasi yang heroik seringkali tidak menghasilkan apa-apa kecuali kepedihan. Perlunya pendidikan politik publik yang lebih baik agar kualitas demokrasi membaik pada kedua pihak. Baik para penyelenggara negara maupun rakyatnya. Bila saluran-saluran demokrasi tidak tersumbat dan masyarakat juga membiasakan melakukan negosiasi yang santun, maka banyak hal akan terselesaikan. Selisih paham yang tidak perlu akan terselesaikan dengan mudah. Insya Allah!

 

 

 

 

BERITA TERKAIT