01 October 2019, 19:40 WIB

Indonesia Negara Nomor Dua Incaran Peretas


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
 ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menkominfo Rudiantara (kiri) menyampaikan paparannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


INDONESIA menjadi negara nomor dua incaran serangan siber setelah Mongolia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Jakarta, Selasa (1/10).

Ia mengatakan, serangan itu didominasi oleh serangan malware. Malware merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware itu meliputi virus, worm, trojan horse serta software lainnya yang membahayakan sistem komputer.

"Macam-macam. Hari ini di seluruh dunia sudah 66,364 juta serangan. Ke Indonesia itu hari ini saja sudah lebih dari satu juta serangan," ujarnya.

Baca juga: Peretas Situs Kemendagri Ditangkap

Ironisnya, kata dia, Indonesia termasuk negara paling diincar para peretas. Sayangnya, Rudiantara mengaku tidak mengetahui dasar Indonesia menjadi sasaran peretas.

Ia tidak memungkiri bawah posisi Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga terkait dengan infrastruktur information and communication technology (ICT).

"Secara infrastruktur, kita di bawah Malaysia, di bawah Singapura, Thailand, dan Vietnam," terangnya.

"ICT spending-nya pemerintah Indonesia terhadap GDP, rasionya hanya 0,1%. Sementara Thailand, 0,3%, Malaysia 0,6% terhadap GDP. Jika dihitung berdasarkan penduduk, hitungan matematikanya, Malaysia itu membelanjakan ICT untuk penduduk Malaysia hampir 18 atau 19 kali dibanding pemerintah Indonesia. Jadi kita ini ketinggalan."

Untuk itu, ia mengatakan akan terus menggenjot infrastruktur ICT di akhir masa jabatannya. Selain itu, ia mengaku akan mengubah ekosistem kerja terkait dengan ekonomi digital.

"Jadi kalau kita buat regulasi, regulasinya harus lite touch regulation, bukan lagi heavy ended regulation. Bukan semua diatur, kominfo sudah bergeser, dari regulator pola pikirnya menjadi fasilitator kemudian menjadi akselerator, jadi regulasi tetap penting, tapi harus berubah," tukasnya.

Untuk itu pihaknya kini tengah menggodok UU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

"Penting kita membahas undang undang yang berkaitan dengan resiliansi ketahanan dan keamanan cyber itu bagaimana kita menyiapkan diri atas potensi serangan darinpihak manapun kepada semua baik dari pemerintah maupun korporasi siapapun yang mempunyai infrastruktur itu," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum RUU itu rampung, Kominfo telah menyiapkan standarisasi sebelum akhirnya diserahkan ke Badan Siber dan Sandi Negara.

Standarisasi yang dilakukan Kominfo setidaknya meliputi tiga aspek, pertama  perhubungan udara, kedua energi, dan terakhir  keuangan negara.

"Yang paling banyak yang diserang itu keuangan perbankan," ucapnya. (Mir/A-3)

BERITA TERKAIT