30 September 2019, 11:05 WIB

Menyoal Kegentingan Memaksa Perppu KPK


Albert Aries, Advokat Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Pengajar FH Trisakti | Opini

Dok Pribadi
 Dok Pribadi
Albert Aries, Advokat Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Pengajar FH Trisakti

DISAHKANNYA RUU KPK menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 17 September 2019 silam telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Polemik tersebut juga menuai berlanjutnya aksi unjuk rasa yang dipelopori mahasiswa dan pegiat antikorupsi untuk menuntut pembatalan revisi UU KPK di penghujung rapat paripurna DPR.

Sekedar menyegarkan ingatan kita, beberapa poin perubahan UU KPK yang sedang menjadi sorotan, antara lain penempatan KPK sebagai lembaga negara di ranah eksekutif dengan status pegawai ASN, keberadaan Dewan Pengawas, kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin terhadap upaya paksa khususnya penyadapan, serta kewenangan penghentian penyidikan (SP3) yang tidak diatur dalam beleid sebelumnya.

Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat dua jalur konsitusional untuk menganulir keberlakuan suatu UU, yaitu melalui Pengujian Formil dan Materi atas UU ke MK oleh masyarakat dan yang kedua dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang merupakan Noodverordeningrecht Presiden untuk menilai apakah ada kegentingan yang memaksa.

Lalu apakah Presiden Jokowi memiliki alasan yang cukup dalam menggunakan hak prerogatifnya di tengah desakan untuk menerbitkan Perppu KPK?

Tentunya perlu dipertimbangkan segala aspek, termasuk konsekuensi hukumnya, mengingat penerbitan Perppu hanya bersifat sementara dan masih harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya untuk disahkan menjadi UU.

Revisi belum teruji

Dalam menjalankan tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, monitoring pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara, KPK layak dianggap sebagai salah satu lembaga negara yang “Constitutional Important”. Bahkan dari berbagai survei yang dilakukan, KPK masih menjadi salah satu Lembaga paling dipercaya publik.

Selama 17 tahun perjalanannya sebagai komisi antirasuah, KPK ternyata pernah mengalami kekosongan pimpinan KPK sehingga menjadi kurang dari tiga orang.

Pada waktu itu, Presiden Jokowi melihat adanya “kegentingan memaksa”, lalu menetapkan Perppu No 1 Tahun 2015 guna mengangkat pimpinan KPK sementara.

Dalam revisi UU KPK yang secara de facto belum teruji plus-minusnya, penulis mencatat setidaknya terdapat tiga substansi pokok perubahan, yaitu pertama mengenai keberadaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat Presiden.

Keberadaan Dewan Pengawas ini pada pokoknya berfungsi mengawasi kekuasaan KPK yang begitu luar biasa, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana adagium dari Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.”

Yang kedua, mengenai aturan penyadapan harus dengan izin dewan pengawas. Ternyata, dalam keadaan mendesak, menurut UU KPK masih mungkin dilakukan penyadapan sebelum mendapatkan izin.

Secara hukum, penyadapan merupakan upaya paksa (dwang middelen) yang berpotensi melanggar HAM, sebagaimana halnya penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Penyadapan yang dilakukan KPK selama ini memang menjadi kunci  melakukan OTT terhadap pelaku suap, meski dianggap kurang menimbulkan efek jera yang cukup signifikan bagi pelaku lainnya.

Namun, penyadapan yang dilakukan terus-menerus, apalagi di luar konteks penyelidikan/penyidikan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup merupakan pelanggaran privasi, sehingga perlu mendapatkan pengawasan.

Ketiga, mengenai kewenangan penghentian penyidikan, menurut hemat penulis, merupakan suatu hal yang wajar dan dapat diuji keabsahannya oleh Praperadilan sebagai Habeas Corpus.

Oleh karena itu, sesuai adagium “errare humanum est, turpe in errore perseverare”, merupakan suatu keburukan untuk terus mempertahankan kekeliruan dari suatu penyidikan yang perkaranya ternyata tidak layak dilimpahkan ke pengadilan.

Padahal jika dalam suatu perkara korupsi terdapat kerugian keuangan negara, sedangkan perbuatan melawan hukumnya tidak ada, atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal, UU Tipikor memungkinkan untuk diajukannya upaya hukum lainnya, yaitu gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang terbilang masih cukup jarang ditempuh KPK.

Jangan gegabah menerbitkan Perppu

Revisi UU KPK yang disahkan DPR secara mutatis mutandis telah menjadi hukum positif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, selama itu pula pemberantasan korupsi yang salah satunya dilakukan KPK masih tetap berlangsung di Indonesia.

Derasnya penolakan terhadap revisi UU KPK oleh sebagian masyarakat perlu disikapi dengan bijak oleh Presiden mengingat penerbitan suatu Perppu bukanlah sekedar meredakan tensi publik, melainkan menjamin keselamatan negara dengan menyelesaikan keadaan darurat secara lekas dan tepat (Vide: Penjelasan Pasal 22 UUD 1945)

Terkait aturan pengawasan yang dianggap dapat melemahkan KPK, maka Pasal 28 J UUD 1945 telah memberikan pembatasan yang ditetapkan oleh kekuatan UU terhadap semua orang, termasuk bagi KPK sebagai Lembaga negara. Hal ini sejalan dengan adagium “Inde Datae Leges Be Fortior Omnia Posset.”, yang artinya, “Hukum dibuat agar tidak ada orang kuat yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.”

Last but not least, Penulis berharap Presiden Jokowi dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak gegabah dalam menerbitkan Perppu KPK.

Karena, selain dapat menjadi suatu preseden yang buruk setiap kali adanya penolakan atas suatu UU, Perppu KPK tersebut juga berpotensi diuji konstitusionalitasnya di MK oleh pihak berkepentingan, serta diperkirakan memiliki resistensi yang cukup tinggi dari DPR sebagai pengusul revisi UU KPK.

BERITA TERKAIT