30 September 2019, 04:10 WIB

Pembahasan APBD DPRD DKI Terganjal PDIP dan Demokrat


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Ilustrasi
 Ilustrasi
APBD

TERKATUNG-KATUNGNYA pengajuan lima nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta dikhawatirkan mengganggu agenda besar seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 pada Oktober ini. Belum lagi pembahasan krusial lain seperti soal wakil gubernur yang lowong sejak beberapa bulan terakhir.

“Kita ada agenda besar, seperti penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dan penyusunan APBD. Hitungan saya 15 Oktober harus clear semua. Kalau enggak, akan ada hambatan ke depanya,” ungkap Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, untuk membahas APBD perlu dilakukan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ­Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran paling lambat disahkan 30 November.

“Kalau tidak (disahkan), berakibat gaji 6 bulan (anggota DPRD) kena sanksi, yakni gaji 6 bulan enggak dikeluarkan,” ujar Syarif khawatir.

Sebagaimana diketahui, pimpinan DPRD DKI definitif harus memimpin rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam menentukan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

DPR DKI sebelumnya sudah dua kali menyurati PDIP dan Demokrat untuk menyerahkan nama pimpinan DPRD. Namun, sampai dengan Jumat (27/9), mereka belum menyerahkan. 

“Dari teman PDIP dan Demokrat meminta waktu lagi sampai Jumat minggu depan. Pas Rabu (25/9) minta diundur hingga Jumat (27/9), tapi sampai saya pulang kantor habis magrib kemarin, saya belum terima,” jelasnya. 

Ia kemudian membenarkan bahwa alasan mengapa kedua fraksi tersebut belum menyerahkan nama calon pimpinan definitif karena ada konflik internal partai. Namun, ia mengaku tak mau ikut campur.


DPRD Kota Depok

Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri mengungkapkan sampai detik ini dewan belum membentuk komisi, badan musyawarah (banmus), badan anggaran (banggar), badan pembentukan anggaran daerah (BPAD), dan badan kehormatan daerah (BKD).

“Hingga sekarang baru empat pimpinan DPRD dan tujuh fraksi yang terbentuk dan disahkan di rapat paripurna istimewa DPRD, Jumat (27/9),” ujar Tajudin. Hari ini (30/9), ungkapnya, dia dan tiga pimpinan DPRD lain akan bertolak ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan bahwa pimpinan DPRD beserta tujuh fraksi masa jabat­an 2019-2024 sudah terbentuk serta disahkan di rapat paripurna istimewa DPRD.

Hal lain yang akan dikonsultasikan ke Kemendagri, proses penyusunan AKD masa jabatan 2019-2024, apakah masih menggunakan tata tertib lama sebagaimana diamanatkan di Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018. Tujuannya untuk menjadi acuan bagi DPRD untuk bekerja. PP No 12/2018 ialah tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. “Tata tertib tersebut sebagai dasar pembentukan seluruh AKD dari komisi hingga badan-badan yang nanti dibentuk,” ucap Tajudin.

Wakil Ketua II DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo berjanji lebih kritis terhadap kinerja eksekutif. (KG/J-3)

BERITA TERKAIT