30 September 2019, 02:15 WIB

Hantu Komunisme


Dr (HC) IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem | Opini

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Dr (HC) IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

SAYA sedang mengikuti pendidikan polisi militer di Cimahi ketika peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) terjadi. Berdesak-desakan di barak, kami mendengarkan berita dari Radio Republik Indonesia (RRI), satu-satunya stasiun di 1965. Dari radio yang berulang kali mati karena baterai yang soak, kami tahu apa yang telah terjadi pukul 04.00 dini hari di Jakarta, pada pagi menjelang siang 1 Oktober.

Dari siaran RRI pada siang itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) terasa menjelma menjadi hantu yang menakutkan dan memakan korban. Sesuai buku-buku sejarah resmi di Indonesia, peristiwa ini mengulang apa yang terjadi di 1948 dalam skala yang lebih masif. Di hari-hari berikutnya, bahkan berbulan-bulan setelah peristiwa yang dikategorikan sebagai pemberontakan ini terjadi, pembasmian para pemimpin dan anggota PKI, simpatisan atau orang yang dituduh PKI memakan korban ratusan ribu nyawa.

Sebagai tentara, dan kini menjadi purnawirawan jenderal, salah satu keprihatinan saya bahwa bangsa ini akan terus dicoba berbagai bentuk totalitarianisme, bukan hanya oleh komunisme. Pancasila sebagai idelogi negara--yang berintikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan--akan terus berhadapan dengan isme-isme asing dan diperalat kelompok-kelompok yang tidak menerima NKRI atau mereka yang hanya mementingkan diri atau kelompok sendiri.

Saat ini, sebagai contoh, radikalisme beragama dan terorisme telah menjadi hantu yang tak kalah menakutkan. Korban-korban berjatuhan dan penanggulangannya tak mudah. Para radikalis dan propagandis bergerak lincah di rumah-rumah ibadah, pertemuan keagamaan, sekolah-sekolah, universitas, dan kini melalui media sosial. Akal sehat murid-murid dan mahasiswa diracuni. Masyarakat dibuat terkotak-kotak atas dasar perbedaan agama, keyakinan, dan suku bangsa. Bom bunuh diri atas nama jihad meledak di mana-mana. Oleh karena itu, dalam momentum 30 September dan 1 Oktober ini, mari kita merenung dan berusaha belajar dari sejarah dan situasi dunia saat ini.


Demokrasi

Tak ada cara atau sistem bernegara dan berpemerintahan yang paling banyak dipakai dan terbukti ampuh di seluruh dunia selain demokrasi. Negara-negara paling makmur dan sejahtera di dunia, dengan indeks tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan, bukanlah yang berbasis totalitarianisme agama atau isme absolut lainnya. Kemakmuran dan kesejahteraan berbanding lurus dengan konsolidasi demokrasi.

Bahkan, Tiongkok, negara yang mana partai komunis ialah satu-satunya partai dan berkuasa penuh, kita tak bisa bilang kalau mereka tidak menikmati nilai-nilai demokratis dalam taraf tertentu. Sebagai contoh, di tengah ideologi komunisme dan berbagai pembatasan oleh negara, masyarakat Tiongkok menikmati liberalisasi ekonomi dan per­usahaan-perusahaan kecil, menengah, dan raksasa bertumbuh. Di sana juga berkecambah kebebasan meski dalam format beretalase komunisme.

Dalam konteks Indonesia, ketika demokrasi menjadi pilihan sadar dan konstitusional, pergumulan atau pertarungan berbagai ideologi masih terus terjadi. Di atas kertas, semua partai politik menyatakan berasas Pancasila. Akan tetapi, riset--seperti yang dilakukan LSI dan ANU 2017-2018--menunjukkan bahwa saat ini isu yang memunculkan diferensiasi ideologi yang tegas dan konsisten ialah agama. Tak semua partai yang ada dinilai sebagai Pancasilais. Sebaliknya, terdapat partai-partai yang dilihat lebih karena penggunaan simbol-simbol agama.

Akan tetapi, itulah demokrasi. Siapa pun atau kelompok mana pun pada dasarnya boleh mengekspresikan pikiran, paham, dan simbol atau membentuk partai atau lembaga apa saja. Hanya, semua itu harus menghadapi ujian di ranah publik. Dalam hasil Pemilihan Umum 2019, kita melihat, partai-partai nasionalis yang secara terang benderang berideologi Pancasila menang dan beberapa partai berbasis agama juga dapat suara yang signifikan.

Demokrasi mati ketika totalitarianisme yang dipakai dan isme apa pun bisa menjadi bahan bakar totalitarianisme. Ketika komunisme saat ini menjadi hantu yang menakutkan dalam alam kesadaran masyarakat Indonesia, banyak yang lupa bahwa Pancasila pun bisa menjadi bahan bakar totalitarianisme. Di saat keberagamaan simbolis tengah mewabah di Indonesia, satu agama bisa menjadi sumber api abadi ketidakadilan otoritarianisme.

Dalam era Orde Baru (1966-1998), setelah peristiwa G-30-S/PKI, dalam tafsir yang monolitik dan sentralistis, Pancasila pernah dijadikan simbol yang disalahgunakan untuk membelenggu demokrasi dan kemudian berujung dengan reformasi. Sementara itu, di tengah Orde Reformasi sampai saat ini, agama telah menjadi bahan bakar politik dan kesewenang-wenangan di berbagai daerah dengan penerbitan perda diskriminatif. Bahkan, riset pascapemilu oleh Pepinsky (2019) menunjukkan bahwa agama telah menjadi sebab keterbelahan pemilih yang tajam di Indonesia.


Berpancasila

Momentum peringatan G-30-S/PKI dan Hari Kesaktian Pancasila ini haruslah dilihat sebagai berkah, bukan untuk mengoyak berbagai bekas luka lama. Kemarin ialah sejarah, hari ini ialah hadiah, dan besok masih misteri. Ketika sebagai bangsa kita telah memilih Pancasila sebagai ideologi, ia menjadi kompas dalam kapal demokrasi untuk mengarungi laut lepas yang mahaluas.

Ketakutan yang mencapai taraf fobia terhadap hantu komunisme ialah wajar ketika ia merupakan wujud totalitarianisme yang mana terdapat kekuasaan dalam berbagai bentuknya yang seolah-olah absah melakukan kezaliman. Namun, ketakutan yang tanpa alasan atau merekayasa ketakutan yang mengebiri akal sehat masyarakat ialah indikasi totalitarianisme berbahan bakar isme lain. Berpancasila tak perlu dengan memproduksi dan mereproduksi ketakutan sebab Pancasila menjamin kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan.

Dalam Pemilu 2019, reproduksi ketakutan akan hantu komunisme bahkan telah menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Calon dan partai tertentu diidentifikasi sebagai pro-PKI, proasing, promodal asing, dan sebagainya. Sementara itu, calon, tim sukses, pendukung, dan partai yang memperalat ketakutan akan hantu komunisme mengklaim diri sebagai penyelamat agama, pejuang ekonomi kerakyatan, dan/atau pembela Pancasila dan konstitusi (UUD 1945). Alhasil, keterbelahan sosiopolitik, khususnya muslim versus nonmuslim serta Jawa versus non-Jawa mengeras (Pepinsky: 2019).
Praktik-praktik politik seperti ini tentulah bukan perilaku berpancasila, melainkan memanipulasi prinsip dan makna ketuhanan serta demokrasi dan keadilan dalam Pancasila untuk memecah belah bangsa demi kepentingan pribadi dan golongan. Manipulasi tersebut mengabaikan prinsip kemanusiaan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil dan beradab. 

Manipulasi-manipulasi tersebut telah memanfaatkan isme yang kini telah menjadi hantu yang lebih menakutkan ketimbang komunisme di seluruh dunia, yakni hantu determinisme agama dan suku-bangsa. Terakhir, berpancasila ialah laku aktif dan tiada henti. Harus selalu terjadi dialektika antara pemahaman masa lalu dan situasi hari ini. Keabadian Pancasila ialah pada Pancasila itu sendiri, bukan pada tafsir yang dibuat siapa pun. Kalau pemahaman kemarin akan Pancasila ialah solusi, hari ini ia bisa jadi sebagai tafsir yang jadi sumber masalah atau petaka di hari esok. Singkat kata, pemahaman siapa pun akan Pancasila mesti senantiasa ditinjau dan diperbarui. Dengan cara itulah kesaktian Pancasila bisa menjadi berkah bagi semua.

BERITA TERKAIT