29 September 2019, 16:45 WIB

Kominfo Dukung RUU KKS Digodok Kembali


M Iqbal Al Machmudi | Humaniora

ANTARA/Dede Rizky Permana
 ANTARA/Dede Rizky Permana
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu

PELAKSANA Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu setuju pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) ditunda dan dibahas anggota DPR periode selanjutnya.

"Kami (Kominfo) bersyukur ditunda dan dibahas di periode selanjutnya karena perlu pembahasan dan RUU KKS ini dibutuhkan tentu tapi dalam prespektif kita masih punya UU ITE," kata Ferdinandus saat dihubungi, Minggu (29/9).

Ferdinandus mengatakan, saat ini, Kominfo sebetulnya sedang mempersiapkan tanggapan resmi mengenai pandangan Kominfo terkait RUU KKS yang mengalami penundaan.

Dirinya menyebut ada hal baru yang terutama ketahanan siber negara yang perlu dibahas dan diatur dalam UU KKS tersebut.

"Tapi soal ketahanan kedaulatan pada akhirnya ketahanan kedaulatan kita dalam aspek siber yang sesungguhnya perlu diatur di RUU ini," ujar Fernandus.

Baca juga: ASABRI Berbagi Keceriaan dengan Anak-Anak Disabilitas

Sementara kemananan secara umum sudah ada di UU ITE karena tercantum bagaimana sistem elektronik, tindak pidana, dan lainya.

Selain itu, RUU KKS ini diproyeksikan akan tehubung dengan RUU data pribadi yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

"Terkait beberapa unsur dengan data pribadi akan ada koneksi, tapi perihal keamanan data pribadi akan fokus ke RUU Data Pribadi. Sedangkan, RUU KKS bagaimana negara hadapi ancaman siber dan virus itu fokus ke RUU KKS," jelasnya.

Saat ini, RUU Data Pribadi sendiri sedang dalam tahap persiapan untuk paraf kementerian terkait. Jika sudah paraf di kementrian lalu dikirim kan ke DPR RI melalui surat presiden.

"Kami harapkan di DPR baru ini RUU Data Pribadi paling pertama di bahas," ucap Fernandus.

Sedangkan RUU KKS sendiri akan kembali dibahas dari awal melalui Prolegnas periode mendatang hanya saja proses harus mulai dari nol lagi.

"Benar-benar dari awal. Gak ada masalah. UU ITE aja dibahas lima tahun gak ada masalah," tutupnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT