29 September 2019, 11:23 WIB

Perppu bukan Akrobatik Politik


Atang Irawan, Pengamat Hukum | Opini

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Atang Irawan

PENOLAKAN atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh hampir seluruh elemen rakyat melalui tekanan demonstrasi (some primary forces) harus disadari sebagai bagian dari lemahnya pelibatan otoaktif rakyat dalam proses perumusan UU. Padahal, UU No 12 Tahun 2011 telah menegaskan pembentuk UU wajib menyebarluaskan kepada rakyat dari sejak Prolegnas, RUU dan UU dalam rangka mendapatkan masukan dari rakyat.

Meski perumus telah mengklarifikasi bahwa sudah dilakukan sosialisasi atas RUU KPK, pelaksanaannya masih dengan cara-cara konvensional melalui model-model focus group discussion (FGD) dan/atau seminar di kampus-kampus, sehingga kurang mengenai sasaran.

Padahal  peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan media komunikasi antara pembentuk dan rakyat yang akan terikat pada aturan tersebut.

Bila tidak terkomunikasikan dengan baik, wajar jika UU yang dihasilkan dianggap liar (legisferitis) atau lepas dari rasa keadilan rakyat.

Menanggapi desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan ditanggapi dengan janji mempertimbangkan mengeluarkan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pertanyaannya, apakah Perppu menjadi pilihan yang tepat dalam menyikapi dinamika penolakan UU KPK, atau dengan model lain seperti Judicial Review bahkan Legal Review sebagai jalan konstitusional.

Harus ada penyelesaian atas diskursus yang berkepanjangan terhadap UU KPK sehingga kemudian tidak melahirkan apa yang disebut “syndrome disfunctie” atau tidak berfungsinya organ-organ kenegaraan sebagaimana mestinya dalam sebuah negara hukum yang demokratis karena melakukan pembiaran terhadap kehendak rakyat.

Penyelesaian diskursus ini bukan hanya orkestrasi politik yang melulu harus dijalankan dengan akrobatik sehingga mengesankan terpolarisasinya skeptisisme pada organ legislasi (lembaga pembentuk UU).

Bahkan lebih miris dalam berbagai momentum sepertinya menjurus pada stigmatisasi kakistokrasi seolah-olah pemerintahan dijalankan orang-orang yang beritikad buruk.

Sebaiknya penolakan terhadap UU harus dipahami sebagai sebuah kewajaran dalam negara hukum yang demokrasi. Bahkan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 sudah membuka kanal agar tidak terjadi penyumbatan hak-hak konstitusional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Memang Perppu memiliki legitimasi konstitusional, apalagi di Indonesia Perppu bukanlah barang asing yang tabu.

Jika kita mencermati ternyata lebih dari 200 Perppu telah ditetapkan semenjak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Namun, semuanya harus diletakan pada sistem yang dirajut dalam konstitusi, karena Perppu adalah instrumen politik.

Ini sesuai Pasal 22 ayat (1)  UUD 1945 yang menyatakan; “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Sebagai catatan penting bahwa legal standing dan legal reasoning “hal ihwal kegentingan memaksa” adalah subjektivitas Presiden, sehingga akan berhimpitan dengan menempatkan keadaan ‘kegentingan memaksa untuk memaksakan otoritas kekuasaan menjadi otoritarian “dictator by accident", yang pada umumnya cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)  atau penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Ini adalah tradisi buruk dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Apalagi jika ilustrasi orkestrasi politik itu kemudian menjadi preseden sehingga setiap penolakan UU maka akan lahir Perppu.

Lantas bagaimana nasib hubungan dinamis dalam kerangka check and balances yang diciptakan dalam Pasal 20 UUD 1945 mengenai pembentukan UU?

Jika ‘kegentingan yang memaksa’ menjadi kebijakan Presiden untuk menetapkan Perppu maka ada beberapa hal yang harus diberikan catatan.

Pertama, sebaiknya segera dirumuskan UU yang menjadi parameter apa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Meskipun gestur diksi yang dinarasikan dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah hak otoritas Presiden, tapi dalam negara hukum yang demokratis tidak ada organ negara yang diberi kewenangan superpower.

Pasal 22 UUD 1945 memang tidak mendelegasikan untuk lebih lanjut diatur dalam UU, namun hal itu sangatlah urgen jika melihat sejarah ketatanegaraan kita bahwa Perppu juga dapat dijadikan legitimasi konstitusional untuk bertindak di atas batas wewenang konstitusional.

Dalam praktiknya, legitimasi konstitusional Pasal 22 itu acap kali dikaitkan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kedua, sebelum dirumuskan UU yang mengurai tentang “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, sebaiknya sandaran konstitusional dapat digunakan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dengan demikian Perppu diperlukan apabila: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu juga akan menyisakan pekerjaan rumah (PR) di kemudian hari di antaranya karena kedudukannya untuk mengembalikan keadaan kacau kepada keadaan normal dan memiliki sifat kesementaraan sehingga harus diajukan dalam sidang DPR berikutnya.

Pertama, jika saja ditetapkan Perppu dalam rangka membatalkan UU KPK, kemudian apakah UU KPK sebelumnya secara mutatis mutandis berlaku? Ataukah cukup dinyatakan dalam Perppu berlaku kembali UU KPK yang sebelumnya telah dicabut?

Kedua, jika DPR tidak memberikan persetujuan atas Perppu maka berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, Perppu tersebut harus dicabut.

Lalu apakah secara mutatis mutandis UU KPK yang dicabut oleh Perppu itu berlaku kembali? Akan lebih miris lagi jika DPR menyatakan bahwa Perppu harus dicabut maka organ negara dapat dikatakan sedang mengalami  “syndrome disfunctie” atau tidak berfungsinya organ-organ kenegaraan sebagaimana mestinya karena seharusnya sudah dapat diantisipasi dalam Pembahasan Tingkat I dan II UU KPK tersebut.

Meskipun UU KPK sudah disetujui bersama namun belum disahkan oleh Presiden. UU tersebut baru berlaku dan mengikat untuk umum setelah melampaui waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui.

Maka langkah yang paling bijak sesuai kanal yuridik  dalam UUD 1945 adalah sebaiknya setelah melampaui 30 hari, dimohonkan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi dan/atau dilakukan Legal Review oleh lembaga pembentuk atau para pengusul (insiator) RUU KPK tersebut melalui evaluasi dan penyempurnaan.

Selanjutnya diadakan pembahasan terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial dan dilakukan uji publik secara terbuka agar tidak terjadi mispersepsi terhadap teks dan makna yang terkandung dalam teks pasal-pasal UU KPK itu.

BERITA TERKAIT