22 September 2019, 15:45 WIB

Tidak ada Unsur Gaib dalam Pasal Ilmu Hitam di RKUHP


M. Iqbal AL Machmudi | Politik dan Hukum

Antara/Rivan Awal Lingga
 Antara/Rivan Awal Lingga
Penolakan masyarakat terhadap RKUHP

ANGGOTA Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Teuku Taufiqulhadi mengatakan Pasal 252 Draf RKUHP mengenai ilmu gaib diatur untuk menghindari kesewenangan masyarakat yang dengan mudah menuduh orang lain sebagai dukun.

Hal itu merespons sejumlah kejadian tuduhan masyarakat terhadap seoerangan sebagai dukun yang berakhir pada peristiwa pembunuhan.

"Memang tidak dibuktikan tentang gaib. Pasal itu untuk melindungi kesewenangan masyarakat dengan menuduh sehingga membunuh banyak orang di desa. Dituduh melakukan santet lalu dibunuh tanpa kejelasan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Minggu (22/9).

Yang dimaksud oleh Taufiqulhadi ialah jika ada seseorang dituduh sebagai dukun atau memiliki ilmu hitam sehingga keberadaannya ditolak oleh masyarakat dan menyebabkan tertuduh itu meregang nyawa, maka yang membunuh akan dipidana.

"Banyak orang tua di kampung itu diserbu dan dibunuh dengan tuduhan dukun santet itu kan cuman dituduh-tuduh saja. Nah, pasal itu fungsinya buat melindungi orang tua itu," jelasnya.

Baca juga :: Soal Pasal Penghinaan Presiden, DPR : Bedakan Kritik dan Menghina

Dalam pasal tersebut ditunjukkan juga kepada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang memiliki ilmu gaib atau dukun.

"Yang kena pidana ialah mempromosikan dirinya sebagai dukun itu yang dipidana. Namun, apabila hanya dituduh lalu dibunuh, nah yang membunuh itu yang akan dipidana," jelasnya.

Namun, Taufiqulhadi mengatakan jika ada seseorang yang merasa dirinya memiliki ilmu hitam tetapi tidak mempromosikan dirinya pemilik ilmu hitam, maka tidak akan dipidana.

"Orang yang mengaku dirinya sebagai dukun santet. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengaku dukun santet maka tidak dipidana," ucap Taufiqulhadi.

Sebelumnya, Pasal 252 yang mengatur tentang ilmu hitam tersebut menjadi salah satu pasal yang dianggap kontroversi oleh masyarakat.

Dalam Pasal 252 Ayat (1) RKUHP menyebutkan bahwa 'Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV'.

Denda kategori IV, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79, yakni sebesar Rp200 juta. (OL-7)

BERITA TERKAIT