20 September 2019, 07:35 WIB

Jumlah Titik Panas Menurun


Ind/Rif/Aiw/Dhk/Ant/X-3 | Nusantara

ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc
 ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc
Petugas berusaha memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (19/9/2019). 

HASIL pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga kemarin menunjukkan jumlah titik panas di Sumatra dan Kalimantan menurun ketimbang di awal September.

Penurunan jumlah titik panas itu terdeteksi berdasarkan citra Satelit Terra, Aqua, Suomi-NPP, NOAA-20, dan Himawari-8 selama 16-18 September 2019. BMKG mengidentifikasi terdapat 3.302 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi di seluruh wilayah Asia Tenggara.

"Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah titik panas periode 13-15 September 2019 yang mencapai 3.854 titik," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo, melalui siaran pers, kemarin.

Lokasi titik panas di antaranya berada di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, terdeteksi di Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, dan Timor Leste.

Untuk semakin menurunkan jumlah titik panas tersebut, pemerintah terus mengupayakan operasi modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan di Kali-mantan dan Riau.

"Saat ini pemerintah sudah melakukan antara lain water bombing dan akan membuat hujan buatan. Upaya membuat hujan buatan sudah membuahkan hasil dengan turunnya hujan di Riau," ujar Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian LHK, Raffles Brotestes Panjaitan, di Jakarta, kemarin.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, menyatakan operasi pemadaman karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Riau memang membuahkan hasil. "Tepatnya di Kelurahan Batu Teritip yang berbatasan dengan Rokan Hilir (Rohil). Hujan turun kurang lebih selama 30 menit dengan intensitas sedang."

Sementara itu, ke depan para kepala daerah tidak bisa sesuka hati menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru untuk perkebunan. Gubenur dan bupati/wali kota harus berpedoman pada Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) 2019 di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

"PIPPIB 2019 untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya. (Ind/Rif/Aiw/Dhk/Ant/X-3)

BERITA TERKAIT