20 September 2019, 07:10 WIB

Presiden Minta Kementerian Perbaiki Diri


Mal/Cah/Mir/Ant/X-11 | Politik dan Hukum

BPK/ANTARA/Puspa Perwitasari/aww
 BPK/ANTARA/Puspa Perwitasari/aww
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

PRESIDEN Joko Widodo berharap kementerian atau lembaga, juga pemerintah daerah, yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecuali-an dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperbaiki diri.

"Ya, yang belum (mendapat WTP) diperbaiki dulu. Berapa? Sekarang tinggal empat, ya diperbaiki supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden menyampaikan hal itu seusai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

BPK menyatakan opini WTP diperoleh 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

Ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga yang mendapat disclaimer atau tidak memberikan opini ialah Badan Keamanan Laut.

BPK juga menyampaikan 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp305,66 triliun sejak 2005 hingga 3 Juni 2019. Dari jumlah itu, masih terdapat 27.659 rekomendasi senilai Rp13,03 triliun yang belum ditindaklanjuti.

Presiden Jokowi lalu menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transpa-ran dan kredibel. Presiden akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim menyatakan pihaknya akan segera me-nindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas di dalam negeri sebesar Rp3,066 miliar, kami meng-instruksikan semua satker yang kelebihan bayar untuk segera mengembalikan," ujar Arif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan informasi temuan BPK amat berharga bagi Kementerian Keuangan untuk mengoreksi diri. Sebelumnya dalam IHPS I 2019, BPK mencatat sejumlah penyimpangan di Kementerian Keuangan. Misalnya, status dan ke-daluwarsa penagihan atas ketetapan pajak sebesar Rp408,5 miliar yang tidak dapat diyakini kebenarannya. (Mal/Cah/Mir/Ant/X-11)

BERITA TERKAIT