17 September 2019, 09:25 WIB

Penambang Nakal Rusak NTT


Palce Amalo | Nusantara

JUSUF Adoe menghela napas berat saat ditanya soal kondisi pertambangan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur itu mengakui ada banyak laporan bekas galian C yang ditinggalkan menjadi kolam besar, dalam dan luas.

"Lubang berkedalaman puluhan meter banyak ditemukan di Kabupaten Kupang dan kabupaten lain di seluruh NTT. Laporan yang kami terima memperlihatkan bahwa dari 353 perusahaan tambang logam dan nonlogam yang terdaftar, hanya 23 perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan keuangan," ungkap Jusuf, kemarin.

Masalah keuangan, lanjutnya, juga terkait soal jaminan reklamasi. Perusahaan yang tidak boleh beroperasi lagi itu kebanyakan tidak memiliki jaminan reklamasi sehingga meninggalkan bekas tambang dalam kondisi rusak berat.

Satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan moratorium tambang lantaran kebanyakan perusahaan tidak memenuhi syarat. Seharusnya reklamasi dilakukan setelah perusahaan tuntas menambang di satu blok dan hendak pindah ke blok lain. "Kami akan memburu perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Bagi mereka hukumnya wajib melakukan reklamasi jika kegiatan penambangan akan berakhir," tegas Jusuf.

Pengawasan lemah

Pengabaian terhadap kewajiban reklamasi juga dikeluhkan Direktur Perkumpulan Hijau Jambi, Ferry Irawan. Ia mengungkapkan fakta bahwa penambang batu bara di Jambi tidak ada yang patuh terhadap kewajiban mereklamasi kolam-kolam bekas tambang. Mereka terdiri atas perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Tidak ada yang patuh. Mereka banyak berdalih. Peluang abai itu dimungkinkan akibat lemahnya pengawasan dari instansi berwenang, termasuk tidak adanya penegakan hukum yang tegas," tandasnya.

Semestinya, lanjut dia, pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap semua aktivitas penambangan dengan turun ke lapangan minimal satu kali dalam enam bulan. Keselamatan lingkung-an harus dikedepankan.

Persoalan reklamasi lubang tambang batu bara di Jambi sudah klasik. Dua kabupaten yang mengalami kerusakan lingkungan parah ialah Sarolangun dan Bungo. Kepala Dinas ESDM Jambi Harry Andria mengakui pengawasan soal reklamasi lahan bekas tambang oleh pemilik izin usaha pertambangan batu bara belum maksimal. "Lubang tambang harus direklamasi. Beberapa perusahaan sudah melakukan, tapi belum maksimal."

Di Kalimantan Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengawasi ketat praktik penambangan batu bara bawah tanah karena tingginya risiko kecelakaan. "Tambang underground kurang cocok di Kalsel. Beberapa kali ada laporan kecelakaan," kata Kepala Bidang Minerba Gunawan Harjito.

Di Kalsel, ada dua perusahaan tambang batu bara yang menggunakan sistem underground, yaitu PT Cahaya Alam Sejahtera di Kabupaten Tanah Bumbu dan PT Merge Mining Industry di Kabupaten Banjar.

Demikian juga dengan aktivitas tambang intan tradisional yang berada di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Penambangan bawah tanah di lokasi ini kerap menyebabkan kecelakaan kerja dan memakan korban jiwa.

Total area tambang di Kalsel mencapai 76.629 hektare. Reklamasi baru dilakukan di area 46.607 hektare dan 16.682 hektare di antaranya direvegetasi. Sejak Januari 2017, sebanyak 619 izin pertambangan bermasalah dicabut dan 595 IUP di antaranya IUP batu bara. (SL/DY/N-2)

BERITA TERKAIT