16 September 2019, 15:00 WIB

Pemerintah akan Revisi 74 Peraturan Penghambat Investasi


Akmal Fauzi | Ekonomi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
 ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Presiden Joko Widodo menabuh  tifa saat membuka Munas Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Jakarta, Senin (16/9)

PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi 74 aturan yang dinilai berpotensi menghambat investasi. Presiden berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia.

Menurut Presiden, pemerintah berencana mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain.

"Kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita minta, kita revisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain, bisa kita miliki," kaya Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Presiden menginginkan ke depannya tidak ada lagi permasalahan soal izin yang berbelit bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Rombak aturan) untuk menambah gerak kecepatan kita agar bisa bersaing dengan negara lain," jelasnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia dapat menjadikan negara yang produktif dan aktif berinovasi. Hal itu dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan dan perebutan pasar global.

Jokowi juga menekankan adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru, dan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di Indonesia. Dengan itu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah dan pemahaman baru.

"Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Pemerintah akan menghapus semua regulasi-regulasi yang membuat kita menjadi bangsa konsumen," jelasnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan memperkuat kelembagaan kabinet yang berkaitan dengan investasi dan kebijakan perdagangan. Penguatan lembaga kabinet tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor riset dan teknologi sekaligus piawai membuka pasar global serta melindungi pelaku usaha Tanah Air.

"Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Enggak, tidak akan seperti itu," tegas Presiden. (A-2)

BERITA TERKAIT