15 September 2019, 22:30 WIB

Inggris Didesak Lindungi Warga Hong Kong


Melalusa Susthira K | Internasional

AFP
 AFP
Pengunjuk Rasa di Hong Kong

PARA pengunjuk rasa prodemokrasi Hong Kong berdemonstrasi di depan kantor konsulat Inggris pada Minggu (15/9). Banyak pengunjuk rasa menilai Inggris tidak melakukan cukup banyak upaya untuk menghadapi Tiongkok atas cengkeramannya yang semakin erat terhadap Hong Kong.

Untuk itu, mereka menuntut Inggris dapat melakukan upaya lebih guna melindungi bekas wilayah koloninya tersebut serta memberikan tekanan lebih kepada Tiongkok yang telah menggeser kebebasan di wilayah semiotonom tersebut.

"Sejauh ini saya kecewa atas fakta bahwa Inggris belum melakukan apa pun untuk mendukung kami," ujar salah seorang pengunjuk rasa, Alex Leung.

Ratusan pengunjuk rasa menyanyikan lagu kebangsaan Britania Raya, God Save the Queen dan Rule Britannia, sembari membentangkan bendera nasional Inggris, Union Jack, di depan gedung konsulat Inggris. Meskipun demikian, aksi unjuk rasa di depan konsulat Inggris tersebut tidak lebih besar daripada aksi unjuk rasa di depan konsulat Amerika Serikat (AS), pekan lalu, yang dipadati ribuan massa.

Selain itu, banyak pula yang menyerukan agar warga Hong Kong yang ingin meninggalkan kota diberikan kewarganegaraan di Inggris atau negara persemakmuran lainnya. Beberapa warga Hong Kong bahkan diberikan paspor British National Overseas (BNO) sebelum adanya serah terima, yakni dokumen tersebut memungkinkan pemegangnya melakukan perjalanan dengan mudah ke Inggris, tapi tanpa hak kerja atau izin tinggal.

"Setidaknya dengan kewarganegaraan penuh mereka dapat melindungi rakyat Hong Kong dari pemerintah Tiongkok," ujar salah satu pengunjuk rasa yang memegang paspor BNO, Anthony Chau.

 

Tantangan besar Tiongkok

Demonstrasi yang telah terjadi di Hong Kong selama berbulan-bulan itu merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Tiongkok sejak Hong Kong dikembalikan Inggris pada 1997. Peristiwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir, yang mana para pemimpin lokal Hong Kong dan Tiongkok mengambil sikap keras.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Inggris mengambil langkah yang hati-hati. Inggris berusaha mempertahankan Tiongkok sebagai mitra dagang, mengingat ketidakpastian yang ditimbulkan sepeninggalan Inggris dari Uni Eropa nanti.

Meskipun demikian, Inggris tetap menunjukkan keprihatinannya mengenai arah kepemimpinan Hong Kong tersebut dan menyatakan pihaknya memiliki tugas memastikan Tiongkok tetap berpegang pada kesepakatan perjanjian sebelum jatuhnya serah terima pada 2047 mendatang.

"Deklarasi Bersama tersebut merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara Inggris dan Tiongkok yang tetap berlaku hingga hari ini seperti ketika dokumen tersebut ditandatangani dan diratifikasi lebih dari 30 tahun yang lalu," ujar seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris pada Juni lalu.

Meskipun RUU ekstradisi dicabut, gerakan prodemokrasi tetap melanjutkan aksi unjuk rasa sampai tuntutan-tuntutan utama lainnya dipenuhi, yakni penyelidikan terhadap polisi, amnesti bagi mereka yang ditangkap, dan hak pilih universal. Bahkan, dikabarkan akan ada aksi protes lanjutan saat perayaan besar peringatan ke-70 Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober mendatang. (AFP/I-1)

BERITA TERKAIT